Liputan6.com, Jakarta - Indonesia mengumumkan telah menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi global Oracle. Lewat kemitraan ini, Indonesia disebut akan memperkuat posisinya sebagai pusat AI di Asia Tenggara.
Dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (6/5/2025), dalam kemitraan ini, Oracle akan membangun wilayah cloud publik dengan klaster GPU terbesar yang ada di kawasan. Ini menandai babak baru dalam transformasi digital nasional.
Menteri Komdigi (Komunikasi dan Digital) Meutya Hafid menegaskan kalau proyek ini akan dimulai pada kuartal ketiga 2025.
"Kami ingin Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pusat pengembangan AI di Asia Tenggara," ujarnya.
Disebutkan lebih lanjut, klaster GPU itu akan menjadi fondasi penting dalam pegembangan ekosistem AI nasional, memperkuat kapasitas digital, dan membuka peluang besar bagi inovasi dalam negeri.
Tidak hanya itu, dengan teknologi mutakhir yang mendukung pemrosesan beban kerja AI berskala besar, wilayah cloud publik Oracle juga dirancang menjawab kebutuhan akan keamanan dan kedaulatan data nasional.
Selain membangun infrastruktur, kerja sama ini mencakup aspek pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah menargetkan pelatihan AI bagi lebih dari 100.000 pelajar, pekerja, dan aparatur negara dalam tiga tahun ke depan.
"Transformasi digital berkelanjutan hanya bisa tercapai dengan SDM yang tangguh," tutur Meutya.
Sementara itu Senior Vice President Oracle untuk Jepang dan Asia Pasifik (JAPAC) Chris Chelliah menyebut Indonesia merupakan pasar strategis yang siap menjadi pemimpin AI regional.
"Oracle tidak hanya membawa teknologi dan investasi, tetapi juga membangun infrastruktur yang siap menjawab kebutuhan lokal, mulai dari keamanan data hingga keberlanjutan ekosistem digital, "ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) bersama Oracle akan membentuk tim kerja bersama untuk menyusun peta jalan pengembangan AI nasional yang inklusif dan berdaya saing global.
Menkomdigi Tegaskan Masa Depan AI Milik Semua Negara, Bukan Segelintir
Sebelumnya, Menteri Komdigi (Komunikasi dan Digital) Meutya Hafid menyatakan pandangannya tentang masa depan AI atau kecerdasan buatan dalam forum teknologi global Machines Can See 2025 di Dubai.
Dalam kesempatan itu, Menkomdigi menyatakan kalau masa depan AI bukan hak istimewa segelintir, tapi warisan bersama umat manusia. Untuk itu, ia menyerukan perlunya membangun ekosistem AI yang etis, inklusif, dan mencerminkan keberagaman dunia.
"Teknologi harus mencerminkan keberagaman dunia, bukan hanya prioritas segelintir orang," tutur Menkomdigi dalam event tersebut seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (24/4/2025).
Dengan lebih dari 212 juta pengguna internet dan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia menempatkan diri sebagai aktor kunci dalam percaturan digital global. Meutya menyebut posisi Indonesia saat ini sangat strategis—secara demografis, digital, dan geopolitik.
Lebih lanjut, Meutya menyoroti pendekatan kolaboratif Indonesia dengan negara-negara BRICS dalam membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab.
Fokus Kerja Sama
Fokus kerja sama ini mencakup kesetaraan akses digital, penguatan perspektif global selatan, serta pemanfaatan AI untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, seperti pertanian cerdas, pemantauan bencana, hingga diagnostik kesehatan jarak jauh.
Program-program berbasis AI telah disiapkan, termasuk aplikasi untuk ketahanan pangan, sistem perlindungan sosial, serta layanan kesehatan gratis untuk publik.
"Keamanan pangan menjadi perhatian Presiden Prabowo, terutama di tengah situasi geopolitik saat ini. Dan juga pendidikan merupakan keyakinan mendasar yang dipegang teguh Indonesia, karena dengan AI, kita percaya bahwa AI tidak hanya itu, mereka yang merancang dan mengatur AI harus lebih pintar dari AI itu sendiri," tuturnya lebih lanjut.
AI untuk Layanan Publik
Dalam rangka menyongsong masa depan digital, pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan penciptaan sembilan juta talenta digital pada tahun 2030.
Tidak hanya itu, pemerintah juga sudah mulai menerapkan sistem AI dalam layanan publik. Salah satunya adalah program perlindungan sosial berbasis AI dijadwalkan akan diluncurkan pada Agustus 2025.
Selain itu, AI juga digunakan untuk mendukung layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta distribusi makanan bergizi bagi pelajar, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Pemerintah tengah menyiapkan pelelangan spektrum frekuensi 2,6 GHz dan 3,5 GHz, memperluas jaringan serat optik, serta membangun kabel bawah laut guna meningkatkan konektivitas digital nasional.
“Ini sebuah kemajuan, tetapi tetap mengingatkan kita tentang skala tantangan untuk membangun konektivitas yang cepat dan andal di 17.000 pulau di Indonesia,” ucapnya.