Pengamat: Layanan Verifikasi World Bisa Atasi Masalah di Indonesia, Asalkan...

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya berpendapat layanan verifikasi World yang dimiliki oleh perusahaan milik Bos OpenAI, Sam Altman, bisa mengatasi berbagai masalah di Indonesia. Asalkan World dikelola dengan baik.

Dalam tanggapannya, Pendiri Vaksincom ini menyebutkan, jika pengelolaan datanya bersifat transparan dan diaudit lembaga independen serta memenuhi standar kaidah keamanan, WorldID bisa diberi kesempatan menjalankan layanan verifikasi di Indonesia.

Sekadar informasi, izin World dan Worldcoin dibekukan Komdigi belum lama ini karena ada laporan dari masyarakat.

Pasalnya, muncul beberapa gerai World yang dibanjiri antrean masyarakat yang ingin menukarkan data biometrik mereka dengan sejumlah token koin Worldcoin, yang nantinya bisa dicairkan menjadi uang. 

Sementara itu, bicara tentang sistem layanan verifikasi World, Alfons Tanujaya menyontohkan beberapa masalah yang bisa dibantu diselesaikan oleh layanan verifikasi identitas berdasarkan biometrik. Salah satunya masalah war ticket.

"Selama ini kalau ada war ticket PSSI yang menang adalah yang memiliki koneksi (internet) kencang dan yang menggunakan banyak bot yang akan mendapat banyak tiket," kata dia.

Menurut Alfons Tanujaya, dengan sistem WorldID yang diklaim mampu mengenali manusia dengan bot atau AI, mereka yang menggunakan bot tidak akan bisa menjalankan aksinya. Pasalnya, penggunaan bot akan terdeteksi dan dihentikan sebelum beraksi memborong tiket.

Tidak cuma itu, Alfons menyontohkan, penggunaan sistem verifikasi identifikasi milik WorldID juga bisa menghadapi masalah akun-akun bot buzzer yang banyak dipakai untuk kepentingan negatif.

"Akun-akun bot akan bisa dicegah melakukan unggahan atau memberikan kesan seakan-akan semua bot itu mewakili banyak individu pemilik akun, padahal itu adalah bot yang dikendalikan oleh beberapa orang saja," ia menjelaskan.

Lebih lanjut, Alfons menyebutkan, jika diimplementasikan dengan baik, sistem verifikasi yang dikembangkan oleh WorldID ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan identitas. Di mana, satu individu akan terdeteksi jika membuat TKP, SIM, atau paspor lebih dari satu kali.

Hal ini, kata Alfons, meski orangnya bisa berganti nama dan identitas, namun biometriknya akan tetap sama dan terdeteksi oleh sistem.

Bicara soal kebocoran data yang mungkin terjadi, Alfons memang kalau pengelolaan data dilakukan dengan baik, lengkap dengan penerapan enkripsi dengan baik dan mendapatkan audit institusi terpercaya, harusnya layanan WorldID ini cukup terjamin.

"Lalu soal data pribadi yang dikelola oleh negara lain, sebenarnya sudah banyak data pribadi orang Indonesia yang dikelola asing, dan Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) tenang-tenang saja," kata Alfons.

Salah satu dua contohnya adalah data pengguna Google Maps dan layanan navigasi Waze yang dinilai sangat berguna dan akan bahaya jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data.

"Namun, kita tenang-tenang saja, karena apa? Karena manfaatnya besar dan dikelola oleh perusahaan yang cukup bertanggung jawab," ia mengimbuhi.

Alfons tidak menyangkal bahwa risiko kebocoran data bukanlah hal yang mustahil. Begitu juga dengan risiko data pengguna Indonesia dieksploitasi oleh pihak lain.

Ia pun mempertanyakan, selama ini data pribadi pengguna layanan digital Indonesia yang ada di cloud, aplikasi Microsoft, WhatsApp, atau pun Meta merupakan data berharga.

"Agak memprihatinkan kalau pemerintah kurang menyadari hal ini," katanya.

Alih-alih langsung menghentikan layanan, pemerintah menurut Alfons perlu memberi kesempatan.

"Kalau mereka patuh, Komdigi (seharusnya memberikan dukungan)," katanya.

Dengan begitu menurut Alfons, masyarakat Indonesia bisa mendapatkan teknologi yang baik dan keamanan data juga terjaga.

Alfons pun menduga kalau pembekuan izin WorldID dan Worldcoin adalah masalah administratif semata. Ia menyebut, hal ini harus dibenahi dengan benar.

Foto Pilihan