Rumah Dinas Gubernur Banten Diblokir Guru, Protes Tunjangan dan SPMB

9 hours ago 5

Serang, CNN Indonesia --

Kisruh Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) hingga tunjangan yang belum dibayarkan dalam enam bulan terakhir, membuat para guru di Banten geram. Mereka pun menggelar aksi demonstrasi dan memblokir gerbang utama rumah dinas Gubernur Banten, Andra Soni, Kamis (3/7).

Menurut para guru honorer hingga aparatur sipil negara (ASN), minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan kacaunya SPMB, membuat mereka disalahkan masyarakat.

Seorang guru yang jadi wakil koordinator lapangan (korlap) demonstrasi Ari Nuryadi mengatakan kekisruhan berawal karena sosialisasi yang dilakukan Andra Soni Cs hanya di domisili, sedangkan seleksinya berdasarkan nilai akademis dan ada perangkingan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian SPMB, banyak orang tua kecewa, jarak dekat tidak lulus, tidak transparansi begitu. Seharusnya ada pemberitahuan, sehingga guru tidak di kritik masyarakat, masyarakat yang dekat tidak diterima, ternyata yang diterima yang jauh, karena ada perangkingan ya," ujarnya di sela-sela aksi.

Menurut Ari, sosialisasi SPMB sebenarnya bisa dilakukan oleh lurah, kepala desa hingga Ketua RT, agar bisa diterima langsung oleh masyarakat. Kemudian, perangkingan penerimaan murid baru yang dilakukan secara tertutup, mengindikasikan adanya kecurangan dan bisa menyebabkan kekisruhan.

"Kalau tertutup kami tidak punya bukti, tapi bisa saja dilakukan upgrade nilai, ada titipan-titipan, agar yang di usulkan bisa lulus, prasangka buruknya seperti itu," terangnya.

Ratusan guru asal Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Tangerang dan Kota Cilegon juga menanyakan calon pengawas (cawas) sekolah yang nasib nya sudah terkatung-katung sekitar satu tahun, karena belum dilantik.

Selain itu, masih tunjangan tambahan (tuta) yang diterima bagi guru ekstrakurikuler, wakil kepala sekolah hingga wali kelas sudah tidak mereka terima dalam enam bulan terakhir, tanpa pemberitahuan dan kejelasan.

"Soal tunjangan tambahan yang belum dibayarkan dari Januari sampai Juni, biasa kami terima sejak 2017 baru 2025 ini adalah tidak dibayarkan, tanpa alasan yang tidak jelas, tanpa pemberitahuan," jelas Ari yang juga guru SMAN 9 Pandeglang itu.

Mengenai kisruh SPMB, Pemprov Banten mengklaim telah menurunkan tim dari inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian terkait tuntutan para guru terkait cawas dan tuta, akan dibahas kembali pada Kamis, 10 Juli 2025 di kantor Sekretaris Daerah.

"Terkait SPMB, kita masih melakukan audit, tim dari inspektorat juga sudah memantau di lapangan, jika ada temuan bisa ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Plt Sekda Banten, Deden Apriandi, Kamis, (3/7).

(ynd/dal)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
Dunia Televisi| Teknologi |