Paula Verhoeven Adukan Hakim PA Jaksel ke Bawas MA, Diduga Ada Pelanggaran Administratif

Liputan6.com, Jakarta Setelah mengadu ke Komisi Yudisial, Paula Verhoeven melalui kuasa hukumnya kembali mengadukan dugaan pelanggaran kode etik hakim atas putusan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA).

Itu dilakukan untuk menindaklanjuti hasil investigasi atas dugaan pelanggaran administratif dari proses sidang cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau PA Jaksel. Ada 3 poin dugaan pelanggaran administratif yang disampaikan Paula Verhoeven.

"Pertama, pada sidang bacaan putusan, kami kuasa hukum Paula dan kuasa hukum Baim dan Majelis Hakim menyepakati sidang pembacaan putusan itu dilakukan secara e-court. Jadi itu melalui sistem tertutup, melalui email dan seterusnya," ujar Siti Aminah Tardi, kuasa hukum Paula Verhoeven di Gedung Bawas MA, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Pada pelaksanaannya Baim Wong dan kuasa hukum datang ke pengadilan dan minta Majelis Hakim membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara kami sebagai kuasa dari Paula tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan. Dalam konteks hukum acara perdata, itu melanggar asas keseimbangan dan asas untuk mendengar para pihak," sambung Aminah.

Poin kedua berkaitan dengan putusan yang diklaim sebagai putusan perceraian Paula dan Baim. Menurut Aminah, putusan itu masih dalam tahap minutasi, atau pemberkasan yang akan disampaikan ke sistem pengarsipan, dan kemudian diunggah di website putusan.

"Putusan untuk publik ini hanya bisa diakses melalui putusan Go ID dan itu melalui proses panduan sesuai SK Makamah Agung no.144. Kemudian, ini tersebar dan kami menemukan hal ini dikonstruksikan dengan itikad yang tidak baik. Maka kami meminta Badan Pengawas memeriksa, putusan ini yang seharusnya belum sampai ke publik, dan yang utama dampak yang berpotensi diskriminasi terhadap perempuan dan anak," urai Aminah.

Erwin Natosmal Oemar, yang juga tim kuasa hukum Paula Verhoeven melanjutkan, poin ketiga berhubungan dengan Undang Undang perlindungan data pribadi. Menurut Erwin, hal-hal terkait data pribadi dalam putusan tentunya tidak dapat dipublikasikan.

"Kalau putusan pengadilan tidak bisa dipublikasikan secara publik, tapi harus ada proses anomisasi. Ada hal yang berkaitan dengan privasi klien kami, sehingga itu merugikan hak asasi klien kami dan juga berdampak tidak hanya mental, ekonomi, tapi juga masa depan. Tidak hanya klien kami, tetapi juga anak-anak Kiano, Kenzo," jelas Erwin.

Dalam kesempatan itu, Erwin juga menyoroti gap antara pernyataan yang disampaikan juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan teks yang ada dalam keputusan. Yakni klaim terbukti adanya orang ketiga yang seolah membenarkan ada perselingkuhan.

"Ini tidak. Ada kalau kita cek dalam keputusan itu tidak ada, dan ini sangat merugikan. Itu yang membuat Bu Paula kemarin secara reaktif pergi ke Komisi Yudisial dan nanti akan kita lengkapi dalam laporan selanjutnya. Bahwa ada ketidakseimbangan antara teks dan apa yang disampaikan," ucap Erwin.