Pengamat: Kebocoran Data bikin Marak Jual Beli Rekening untuk Kejahatan dan Judi Online

Liputan6.com, Jakarta - Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menyebut kebocoran data penduduk Indonesia ternyata turut menyuburkan praktik jual beli rekening dormant yang dipakai untuk berbagai modus kejahatan, termasuk judi online.

Diungkapkan oleh pendiri Vaksincom ini, meski tak 100 persen valid, rekening dormant atau rekening yang tidak aktif setelah beberapa bulan tak dipakai merupakan cikal bakal dari rekening yang diperjualbelikan untuk kejahatan.

Salah satunya, untuk transaksi judi online atau transaksi ilegal lain termasuk menampung hasil kejahatan digital lainnya.

Hal ini bermula dari data kependudukan masyarakat Indonesia yang pernah bocor. Menurut Alfons, data itu dipakai untuk membuat KTP palsu, di mana KTP-KTP ini dipakai untuk buka rekening bodong.

"Sekali buka bisa ratusan atau ribuan (rekening). Hanya bermodal saldo minimal, dan kemungkinan besar yang dipakai adalah rekening bank yang tidak menerapkan biaya admin," kata Alfons.

Ia melanjutkan, kalau rekening mengenakan biaya admin, saldo minimal pembukaan rekening akan habis dalam beberapa bulan. Imbasnya, akun perbankan otomatis bakal ditutup.

Beredar kembali di media sosial postingan pesan berantai yang menyebut ada stiker di ATM yang bisa merekam PIN untuk menguras saldo rekening. Postingan pesan berantai yang menyebut ada stiker yang bisa merekam PIN untuk menguras saldo rekening adalah...

Alfons mengungkap, bisnis rekening bodong ini memberi keuntungan cukup besar. Apalagi, ada bank yang tidak menerapkan saldo minimal dan akun masih tetap bisa aktif.

"Rekening itu tinggal dipersiapkan akses digitalnya dan dijual kepada penipu. Bermodal KTP palsu, bisa jual rekening bodong dengan harga ratusan ribu," ujarnya memberikan penjelasan.

Hal ini, menurutnya, akan mengakibatkan rekening dormant yang membengkak jumlahnya serta tidak sehat bagi bisnis perbankan.

Oleh karenanya, Alfons sepakat kalau rekening dormant memang perlu ditindaklanjuti dengan serius. Ia berpendapat, keputusan PPATK untuk menangani rekening dormant ini sudah baik, meski begitu metode pelaksanaannya perlu diperbaiki, perlu sinkronisasi, dan penyempurnaan.

Misalnya, ketika bank mengenakan biaya admin Rp 10.000 atau Rp 20.000 per bulan, rekening dormant akan tertutup sendiri dan PPATK tak perlu mengkhawatirkan hal ini.

Kasus lainnya, rekening dormant dipakai untuk menerima bunga deposito, rekening bursa efek, atau mutual fund. Harusnya rekening-rekening ini dikecualikan dari pemblokiran karena akan membuat susah pemilik rekening.

"Jadi harusnya, kebijakan pemblokiran rekening dormant diberlakukan kepada bank yang membebaskan biaya admin, tidak ada saldo minimal, dan tidak ada biaya dormant. Lalu, rekeningnya marak dipakai untuk menampung hasil kejahatan, ini perlu jadi perhatian," ujarnya.

Oleh karenanya Alfons menduga kalau pemblokiran rekening-rekening dormant yang dilakukan oleh PPATK dilakukan untuk rekening dormant yang tidak menggunakan biaya admin, tidak ada saldo minimal dari bank, dan tidak ada biaya akun dormant.

Menanggapi maraknya pembukaan rekening menggunakan data KTP bodong, Alfons menyebut, seharusnya pembukaan rekening perlu memakai rekening KTP asli. Di mana, prosesnya KTP perlu dipindah menggunakan scaner e-KTP dari Dukcapil.

Bank pun perlu menjalankan kegiatan verifikasi nasabah atau KYC dengan disiplin. Jika tidak, mereka bisa ditindak, terutama jika akun-akun perbanka ini dipakai untuk mendukung terjadinya transaksi kejahatan.