Meta Dituduh Langgar Aturan Digital Uni Eropa Terkait Pelaporan Konten Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Eropa menyatakan teknologi Meta melakukan pelanggaran Undang Undang Layanan Digital (Digital Services Act/DSA) terkait pelaporan konten illegal bagi pengguna Facebook dan Instagram.

Dalam pernyataan resminya, sebagaimana dikutip dari Arstechnica, Selasa (28/10/2025), Meta dinilai gagal dalam menyediakan mekanisme 'Pemberitahuan dan Tindakan' yang mudah digunakan dan diakses bagi pengguna untuk melaporkan konten ilegal, seperti materi pelecehan seksual anak dan konten teroris.

Mekanisme pelaporan yang ada di Meta dianggap memaksakan beberapa langkah dan tuntutan yang tidak perlu kepada pengguna, bahkan mencurigai Meta menggunakan "pola gelap" atau desain antarmuka yang menipu.

Selain itu, mekanisme banding atau pengajuan keberatan moderasi konten yang digunakan Facebook dan Instagram juga dikritik tidak memberi ruang bagi pengguna untuk menyertakan penjelasan atau bukti tambahan.

"Hal ini menyulitkan pengguna di Uni Eropa untuk menjelaskan lebih lanjut mengapa mereka tidak setuju dengan keputusan konten Meta, membatasi efektivitas mekanisme banding," ujar Komisi Eropa.

Ancaman Sanksi Denda

Meta masih diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum komisi membuat keputusan akhir. Namun, jika tuduhan ini terbukti, mereka berhak mengeluarkan keputusan ketidakpatuhan yang terancam denda hingga 6% dari seluruh pendapatan tahunan di seluruh dunia.

“Komisi Eropa dapat menerapkan denda berkala agar Meta segera tunduk pada aturan,” ucap badan eksekutif Uni Eropa tersebut.

Langkah Uni Eropa terhadap Meta berpotensi memancing reaksi keras terhadap pemerintahan Donald Trump, yang selama ini menolak kebijakan Eropa terhadap perusahaan teknologi AS dan mengancam akan memberikan tarif besar kepada negara-negara yang menerapkan aturan layanan digital terhadap perusahaan-perusahaan AS.

“Uni Eropa telah mencapai kesepakatan tarif dengan AS pada musim panas lalu, namun pembahasan mengenai implementasi perjanjian itu masih terus berlanjut,” tulis The Wall Street Journal.

Ketua Federal Trade Commission (FTC), Andrew Ferguson, sempat memperingatkan Meta dan sejumlah perusahaan teknologi lainnya agar tidak "menyensor warga AS untuk mematuhi hukum, tuntutan dari kekuatan asing".

Menanggapi tuduhan tersebut, Meta menyatakan tidak setuju dengan dugaan pelanggaran DSA dan akan berunding dengan Komisi Eropa mengenai hal ini. Perusahaan juga menegaskan telah menerapkan perubahan untuk mematuhi DSA.

Tidak hanya Meta, Komisi Eropa juga menuduh tiktok gagal memenuhi kewajiban dalam memberikan akses data publik kepada peneliti.

EC menilai kedua platform tersebut menerapkan prosedur dan perangkat yang membuat peneliti sulit menemukan data yang akurat untuk mengkaji dampak sosial media terhadap pengguna, termasuk anak dibawah umur.

Akses terhadap data publik merupakan kewajiban transparansi digital penting di bawah DSA karena memungkinkan masyarakat dan peneliti memantau pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental dan perilaku pengguna.

Dalam pernyataannya yang diberikan kepada Ars, TikTok sudah membuka atau telah menyediakan data hampir 1.000 tim peneliti, bahwa mustahil untuk mematuhi ketentuan DSA dan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).

Di sisi lain, Meta kembali melakukan perombakan besar-besaran di tengah ambisi perusahaan untuk mengembangkan kecerdasan buatan (AI). Terkini, perusahaan bentukan Mark Zuckerberg tersebut diketahui telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Disebutkan, Meta PHK 600 karyawan dari divisi "superintelijen". Langkah ini kabarnya dilakukan sebagai upaya menyederhanakan proses pengambilan keputusan di internal perusahaan.

“Dengan mengurangi jumlah anggota tim kami, lebih sedikit percakapan yang diperlukan untuk membuat keputusan, dan setiap orang akan lebih mampu memikul beban serta memiliki cakupan dan dampak yang lebih besar,” ujar kepala AI Meta, Alexandr Wang, dikutip dari Axios, Sabtu (25/10/2025).

Wang menambahkan, karyawan terdampak dapat melamar ke posisi lain di perusahaan. "Kami masih membutuhkan individu berbakat dan keahlian mereka di bagian lain," ucapnya.

PHK di Meta ini juga memengaruhi FAID, lab riset AI legendari perusahaan, serta beberapa unit produk AI dan infrastruktur.

Namun, langkah penghematan ini menujukkan perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp ini masih mencari arah dalam strategi pengembangan AI-nya.

Laporan Gizmodo menyebut, meski perusahaan berhasil menarik banyak talenta baru, arah pengembangan AI Meta masih belum jelas dan membuat semangat karyawan semakin menurun.

Selain mengeluarkan dana sebesar kontrak NBA, perusahaan berinvestasi USD 15 miliar (sekitar Rp 249 triliun) ke AI Scale untuk mendapatkan talenta dan infrastruktur. Sejak menyerap itu semua, Meta gagal menentukan apa yang harus dilakukan.

Perusahaan itu mengumumkan inisiatif "Superintelligence" terlebih dahulu untuk menyatukan upayanya dalam bidang AI, tetapi memecahnya menjadi beberapa divisi dalam hitungan minggu.

Meta dilaporkan punya ambisi besar baru di luar media sosial dan kacamata AR. Raksasa teknologi ini dikabarkan sedang meneliti dan mengembangkan robot cerdas bernama "Metabot".

Berbeda dari Apple dan Tesla yang fokus pada perangkat keras, perusahaan induk Facebook ini justru ingin menguasai perangkat lunak robotik.

Tujuan mereka adalah menciptakan sistem operasi atau software khusus nantinya bisa dilisensikan dan dipakai berbagai produsen robot.

Mengutip Engadget, Sabtu (3/10/2025), CTO Meta, Andrew Bosworth, mengatakan "software adalah hambatan" dalam industri robotik saat ini.

Ambisi ini jadi membuat raksasa media sosial (medsos) tersebut ingin berperan seperti Google dengan OS Android di dunia smartphone.

Kabarnya, proyek ini ditopang oleh tim robotik internal dan laboratorium AI canggih Meta, Superintelligence Labs.