Top 3 Tekno: Wacana Registrasi Akun Medsos Wajib Pakai Nomor HP Tuai Perhatian

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menggodok regulasi baru yang akan mewajibkan setiap pengguna untuk mencantumkan nomor nomor HP saat melakukan registrasi akun media sosial (medsos).

Indormasi ini menuai perhatian para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com, Selasa (19/5/2026) kemarin.

Berita lain juga populer datang dari Komdigi yang mengumumkan telah memblokir 3.000 nomor HP penipuan yang mengaku pejabat.

Lebih lengkapnya simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.

1. Komdigi Kaji Aturan Wajib Nomor HP untuk Bikin Akun Medsos, Apa Tujuannya?

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menggodok regulasi baru yang akan mewajibkan setiap pengguna media sosial untuk mencantumkan nomor telepon seluler (nomor HP) saat melakukan registrasi akun.

Langkah tersebut diambil sebagai upaya memperketat pengawasan dan menekan angka penyebaran konten negatif di ruang siber.

Rencana kebijakan tersebut dipaparkan langsung oleh Menkomdigi, Meutya Hafid, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/5/2026). Ia mengungkapkan bahwa saat ini aturan tersebut masih dalam tahap konsultasi publik.

"Ini yang sedang kita godok dengan konsultasi publik, tentunya agar bagaimana orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya sehingga identitasnya jelas," ujar Meutya dikutip dari Antara, Selasa (19/5/2026).

Saat ini, pencantuman nomor ponsel saat membuat akun media sosial memang masih bersifat opsional. Namun, Kemkomdigi menilai transparansi identitas sangat diperlukan agar setiap pengguna bisa bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka unggah.

"Mereka menjadi akuntabel terhadap tulisan-tulisan yang ditayangkan," Meutya menambahkan.

Selain kewajiban nomor HP, pemerintah juga berencana memperkuat sistem identitas digital yang terverifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

Baca selengkapnya di sini

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir 3.000 nomor HP yang terindikasi melakukan panggilan penipuan (spam call). Modus yang digunakan para pelaku adalah menyamar sebagai anggota DPR RI dan pejabat publik untuk meminta sumbangan.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa aksi penipuan ini marak terjadi dan menyasar berbagai pihak, termasuk para wakil rakyat itu sendiri.

BACA JUGA:Prabowo Dijadwalkan Pidato di DPR Besok, Purbaya: Ada Pesan-Pesan Penting"Banyak sekali laporan aduan nomor telepon yang masuk. Ini mungkin yang paling banyak kena Bapak-Ibu anggota DPR. Jadi (pelaku) berpura-pura menjadi anggota DPR atau pejabat publik kemudian minta sumbangan. Terkait impersonation ini, ada 3.000 nomor telepon yang sudah kita blokir," papar Meutya dikutip dari Antara, Selasa (19/5/2026).

Tak hanya modus mencatut nama pejabat, Komdigi juga agresif membersihkan ruang digital dari berbagai praktik kejahatan siber lainnya.

Meutya merinci, pihaknya telah memblokir 2.500 nomor telepon yang terindikasi melakukan penipuan umum. Selain itu, tindakan tegas berupa pemblokiran juga menyasar 13.000 nomor HP yang terbukti digunakan untuk memfasilitasi investasi bodong, judi online, dan penipuan jual-beli online.

Kendati angka penindakan sudah mencapai belasan ribu, Meutya meyakini jumlah kasus di lapangan jauh lebih tinggi. Masalahnya, kesadaran masyarakat untuk mengadukan kasus penipuan dinilai masih rendah.

Baca selengkapnya di sini

Dua raksasa media sosial, Snap dan YouTube, dilaporkan sepakat untuk menempuh jalan damai terkait gugatan kelompok dari sebuah distrik sekolah di Kentucky, Amerika Serikat (AS). Langkah ini diambil hanya beberapa minggu sebelum persidangan perdana resmi dimulai.

Berdasarkan laporan dari Bloomberg, gugatan ini merupakan satu dari sekian banyak tuntutan hukum di AS yang menuduh bahwa aplikasi media sosial sengaja dirancang untuk memicu kecanduan, sehingga berdampak buruk pada kesehatan mental para siswa.

Mengutip Engadget, Selasa (19/5/2026), kasus di Kentucky ini mendapat perhatian luas dari publik karena menjadi gugatan pertama yang dijadwalkan masuk ke meja hijau.

Selain Snap dan YouTube, platform raksasa lain seperti Meta (induk Facebook dan Instagram) serta TikTok juga terseret sebagai tergugat dalam berkas perkara yang sama.

Persidangan perdana akan digelar bulan depan di Oakland, California. Namun, dengan adanya kesepakatan ini, tensi hukum sedikit mereda. Dalam pernyataan resminya, YouTube mengonfirmasi bahwa perselisihan tersebut telah "diselesaikan secara damai."

Anak perusahaan Google itu juga menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan produk yang aman dan sesuai dengan usia anak-anak.   

Baca selengkapnya di sini