Pemohon Cabut Permohonan, Uji Materi UU TNI di MK Berguguran

Jakarta, CNN Indonesia --

Uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Mahkamah Konstitusi (MK) berguguran usai para pemohon mencabut permohonannya.

Ihwal pencabutan permohonan itu dikonfirmasi oleh majelis hakim konstitusi kepada pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XXIII/2025 dan 92/PUU-XXIII/2025 dalam persidangan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (23/10).

Perwakilan pemohon Perkara Nomor 68, Prabu Sutisna mengatakan pihaknya mencabut permohonan karena menilai pasal-pasal yang mereka uji merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy).

"Setelah mendengar keterangan DPR dan pemerintah kemarin, para pemohon menilai sudah cukup bahwa kewenangan dari uji undang-undang ini merupakan open legal policy. Jadi, para pemohon melihat bahwa masih banyak kekurangan permohonan, maka dengan ini kami cabut," ucap Prabu.

Sementara itu, pemohon Perkara Nomor 92, Tri Prasetio Putra Mumpuni mengatakan dia mencabut permohonan juga karena pasal yang diuji bersifat open legal policy.

Selain itu, Tri juga mengaku mengalami keterbatasan finansial. Sebab, sejak awal, permohonan itu diajukan atas nama perorangan, bukan kampus atau lembaga mana pun.

"Jadi, kami telah menghitung untuk kebutuhan sidang-sidang berikutnya, kami tidak bisa
me-cover itu karena kami bukan organisasi besar atau kelompok yang memiliki finansial lebih. Kami hanya masyarakat biasa dan kami menilai untuk mempertimbangkan pencabutan permohonan," katanya.

Sidang tersebut semula dijadwalkan untuk mendengar keterangan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto selaku pihak terkait. Mahkamah memandang perlu meminta pandangan Panglima setelah DPR dan pemerintah memberikan keterangan pada Kamis (9/10) lalu.

Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Farid Maruf hadir dalam persidangan mewakili Panglima. Namun, karena para pemohon mencabut permohonannya, keterangan Panglima tidak jadi disampaikan.

Ketua MK Suhartoyo, selaku pimpinan sidang, menyatakan Mahkamah akan mempertimbangkan pencabutan permohonan dari para pemohon dimaksud.

"Pencabutan memang haknya pemohon, jadi, menyesuaikan, ya. Nanti kami dari majelis akan mempertimbangkan permohonan-permohonan ini dan nanti akan ada pemberitahuan dari Mahkamah bagaimana sikap Mahkamah terhadap permohonan ini," ucap Suhartoyo.

Diketahui, Perkara Nomor 68 dimohonkan oleh advokat Prabu Sutisna, mahasiswa Haerul Kusuma dan Chandra Jakaria serta konsultan hukum Noverianus Samosir, Christian Adrianus Sihite, dan Fachri Rasyidin.

Mereka menguji konstitusionalitas norma Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI terkait prajurit dapat menduduki sejumlah jabatan sipil. Menurut mereka, pasal-pasal tersebut dapat berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun, Perkara Nomor 92 dimohonkan oleh mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang, Tri Prasetio Putra Mumpuni. Ia menguji Pasal 53 ayat (4) mengenai batas usia pensiun untuk perwira tinggi bintang empat.

Menurut dia, norma pasal tersebut berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang eksekutif karena tidak ada mekanisme kontrol dalam hal memperpanjang masa dinas perwira bintang empat. Ia pun meminta pasal itu dicabut.

Pada mulanya, terdapat tiga perkara uji materi UU TNI yang bergulir di MK usai uji formil Undang-Undang tersebut rampung disidangkan Mahkamah pada rabu (17/9), yakni Perkara Nomor 68/PUU-XXIII/2025, 82/PUU-XXIII/2025, dan 92/PUU-XXIII/2025.

Pemohon Perkara Nomor 82 telah lebih dahulu mencabut permohonannya. Dalam persidangan pada Kamis (16/10), Mahkamah mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu, yakni Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan.

(antara/gil)

[Gambas:Video CNN]