Kuasa Hukum Delpedro Kecewa: Tak Ada Lagi Tempat Bagi Kelompok Kritis

Jakarta, CNN Indonesia --

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) kecewa hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Sulistiyanto Rochmad Budiharto menolak Praperadilan yang diajukan oleh Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen dan tiga tersangka kasus dugaan penghasutan lainnya.

Kuasa hukum Delpedro dari TAUD, Al Ayyubi Harahap, menyatakan saat ini tidak ada lagi tempat bagi kelompok kritis.

"Kita sudah mendengar putusan hakim tunggal Praperadilan. Tentu kami sangat kecewa dengan hasil putusan ini. Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa sudah tidak ada tempat bagi para kelompok kritis di negara ini," kata Ayyubi usai persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (27/10).

Yubbi mengatakan Delpedro, Staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, admin @gejayanmemanggil Syahdan Husein, dan mahasiswa Universitas Riau sekaligus admin Aliansi Mahasiswa Menggugat Khariq Anhar merupakan tahanan politik. Dia meyakini Delpedro dkk dijadikan kambing hitam dalam demonstrasi berujung kericuhan Agustus lalu.

"Sudah tidak ada tempat bagi aktivis pro-demokrasi yang terus mengawasi pelaksanaan kebijakan di negara ini. Kami selalu konsisten untuk mengatakan bahwa Delpedro dan tiga tersangka lainnya adalah tahanan politik. Mereka hanya dijadikan sebagai kambing hitam untuk membenarkan bahwa seolah-olah penanganan terhadap peristiwa kerusuhan di 25 Agustus itu tertangani," ungkap Ayyubi.

"Padahal, mereka (polisi) tidak pernah menyentuh, tidak pernah melakukan penegakan hukum kepada siapa sebenarnya pelaku dari kerusuhan itu sendiri," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ayyubi menyoroti pertimbangan hakim mengenai perolehan dua alat bukti saat memutuskan menolak Praperadilan Delpedro. Ayyubi bilang hakim telah mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2024 yang menyatakan selain perlu mendapatkan dua alat bukti, penyidik juga harus memeriksa saksi yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

Dia menegaskan Delpedro, pun tiga tersangka lainnya sebagaimana disebut di atas, tidak pernah diperiksa sebagai saksi maupun calon tersangka dalam kasus dugaan penghasutan.

"Soal pertimbangan hukumnya, majelis hakim hanya mempertimbangkan soal bagaimana penyidik memperoleh dua alat bukti. Padahal, di dalam permohonan sudah jelas kami sampaikan bahwa Delpedro tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka sebagaimana yang sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014," ungkap Ayyubi.

Sebelumnya, hakim tunggal pada PN Jakarta Selatan menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Delpedro, Syahdan, Muzaffar, dan Khariq Anhar.

Dengan demikian, Polda Metro Jaya berkewajiban menuntaskan penanganan perkara tersebut untuk selanjutnya dapat disidangkan di pengadilan.

(ryn/gil)

[Gambas:Video CNN]