Axioo Ingatkan Risiko Kebocoran Data Massal Lewat 'AI Inference' Asing

Liputan6.com, Jakarta - Lanskap digital Indonesia kini dihadapkan pada ancaman baru yang berpotensi merongrong kedaulatan data nasional, yaitu AI inference dari luar negeri.

Meskipun regulasi lokal telah memperketat residensi data fisik, aktivitas AI inference atau proses penarikan instruksi dan pengiriman data ke model AI yang mayoritas masih berpusat di luar negeri, dinilai menjadi celah baru kebocoran informasi strategis milik korporasi maupun pelaku usaha di tanah air.

Axioo Indonesia Representative, Samuel Lawrence, mengungkapkan bahwa fenomena ini menjadi krusial pada tahun 2026.

Berdasarkan survei internal yang dilakukan Axioo, hampir seluruh korporasi serta sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sudah mulai mengimplementasikan atau setidaknya menguji coba teknologi AI dalam operasional harian mereka.

"Bahkan dalam tahap mencoba saja, pada saat mereka mulai mengirimkan data-data untuk inference, itu sebenarnya sudah terjadi kebocoran data secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun jalur komunikasinya terenkripsi, intent atau esensi data itu tetap keluar dari wilayah yurisdiksi kita," ungkap Samuel dalam diskusi bertajuk 'Menjembatani Gap AI untuk Kedaulatan Data Indonesia', Kamis (21/5/2026) di Jakarta

Ia menekankan bahwa konsep kedaulatan digital kini tidak lagi sebatas data sovereignty (kedaulatan data), melainkan sudah bergeser ke arah AI sovereignty (kedaulatan AI).

"Keberadaan data center (pusat data) fisik di dalam negeri tidak serta merta menjamin kontrol penuh lokal jika infrastruktur pemrosesan AI-nya masih dikelola oleh korporasi asing," ungkap Samuel yang juga dikenal sebagai Co-founder Axioo Indonesia.

Situasi ini memicu kompleksitas kepatuhan hukum bagi sektor-sektor strategis, khususnya industri keuangan dan perbankan di Indonesia. Samuel menggarisbawahi adanya kontradiksi mendasar antara payung hukum Indonesia dengan kebijakan global seperti United States Cloud Act (US Cloud Act).

Di satu sisi, Indonesia memiliki regulasi berlapis yang ketat terkait perlindungan data, antara lain:

• PP No. 71 Tahun 2019: Mewajibkan penyelenggaraan sistem elektronik untuk sektor publik dan pemerintah berada di dalam negeri dan dapat diaudit setiap saat.
• POJK No. 11 Tahun 2022: Mewajibkan institusi keuangan seperti perbankan untuk menjaga privasi, melakukan kontrol penuh, serta memastikan residensi data tetap di Indonesia.
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP): Menjamin hak mutlak warga negara atas keamanan data personal mereka, termasuk hak untuk meminta penghapusan (right to be forgotten).

Namun, kepatuhan terhadap aturan di atas menjadi rancu ketika institusi lokal menggunakan layanan komputasi awan (cloud) atau server AI besutan korporasi asal Amerika Serikat (AS).

"Cloud lokal tidak berarti local control. Di bawah amandemen hukum US Cloud Act, pemerintah AS memiliki otoritas penuh untuk mewajibkan seluruh perusahaan yang berbasis di sana memberikan data pengguna kepada mereka jika diminta, di mana pun server fisik itu berada," Samuel menjelaskan.

Langkah ini dinilai menciptakan risiko ketidakpatuhan yang tinggi bagi institusi keuangan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena log aktivitas dan akses data berpotensi diintervensi oleh yurisdiksi asing.

Samuel mencontohkan bagaimana ketegangan kedaulatan ini juga mulai melanda Eropa, salah satunya saat Jerman secara tegas menolak solusi keamanan dari Palantir beberapa waktu lalu, semata-mata karena faktor asal-usul perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat.

Menanggapi urgensi tersebut, Axioo menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kebutuhan infrastruktur komputasi lokal.

Samuel menyebutkan bahwa tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi Axioo untuk meluncurkan inisiatif perangkat keras pendukung AI di Indonesia, setelah sempat menahan diri dalam dua hingga tiga tahun terakhir karena melihat use case yang belum matang.

Melalui pengembangan server on-premise yang dirancang khusus untuk menangani beban kerja AI, Axioo berupaya memutus ketergantungan pada inference engine luar negeri.

Dengan menempatkan sistem pemrosesan AI secara lokal, pelaku industri di Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan efisiensi AI tanpa harus mengorbankan kepatuhan hukum dan keamanan data nasional.

Sebagai informasi, PT Tera Data Indonusa Tbk melalui brand Axioo, baru saja mengumumkan langkah strategis terbaru perusahaan dalam memasuki industri AI melalui pengembangan lini solusi AI terintegrasi yang mencakup hardware, software dan AI computing infrastructure.

Dalam momentum yang turut dihadiri oleh perwakilan AMD, Intel, dan NVIDIA sebagai mitra teknologi global, Axioo sekaligus melakukan penandatanganan kerja sama strategis bersama PT Primacom Interbuana (Primacom) untuk pengembangan solusi AI enterprise berbasis infrastruktur lokal Indonesia. 

Langkah ini menjadi evolusi baru bagi Axioo setelah lebih dari 30 tahun membangun fondasi industri teknologi nasional melalui manufaktur perangkat, distribusi, layanan purna jual, serta pengembangan software di Indonesia.

Kini, Axioo tidak hanya berfokus pada perangkat komputasi, namun juga ingin berkontribusi dalam pengembangan kedaulatan data di Indonesia dengan menghadirkan ekosistem AI yang dapat digunakan mulai dari level personal hingga enterprise, mencakup data center scale.