X Kunci Akses Fitur Visual Grok AI untuk Pelanggan Premium, Kritik Global Belum Mereda

Liputan6.com, Jakarta - Platform media sosial, X, mulai membatasi akses pembuatan dan pengeditan gambar pada chatbot kecerdasan buatan (AI) Grok hanya bagi pelanggan berbayar.

Kebijakan ini diambil setelah muncul sorotan tajam dari berbagai negara terkait potensi penyalahgunaan teknologi tersebut dalam menghasilkan konten visual bermuatan seksual tanpa persetujuan.

Mengutip Digitaltrends, Minggu (11/1/2026), sejak Kamis malam waktu setempat, pengguna X yang ingin memanfaatkan fitur visual Grok diwajibkan berlangganan layanan X Premium dengan tarif mulai dari USD 8 (sekitar Rp 134 ribuan) per bulan. Manajemen X menilai langkah ini sebagai bentuk pengendalian risiko sekaligus upaya memperketat penggunaan fitur teknologi AI.

Meski demikian, kebijakan tersebut menuai kritikan karena dinilai tidak efektif. Sejumlah pengguna teknologi menemukan bahwa layanan pembuatan gambar Grok masih dapat diakses secara gratis melalui situs resmi dan aplikasi terpisah. Celah ini dianggap melemahkan klaim X bahwa mereka serius membatasi potensi penyalahgunaan.

Peneliti keamanan digital pun meragukan efektivitas pembatasan berbasis kartu kredit. Mereka menilai mewajibkan pembayaran tidak otomatis menghentikan praktik penyalahgunaan.

Peneliti deepfake, Genevieve Oh, mengungkapkan Grok tetap memproduksi ribuan gambar berbahaya setiap jam, bahkan setelah sistem berlangganan diberlakukan. Angka itu setara dengan sekitar 60 persen dari total output publik Grok.

Menurut Oh, laju produksi konten tidak pantas dari Grok saat ini melampaui sejumlah situs manipulasi gambar yang selama ini kerap dikenal kontroversial.

Isu itu turut menarik perhatian para pembuat kebijakan di Amerika Serikat (AS). Senator Demokrat Ron Wyden, Edward J. Markey, dan Ben Ray Luján mengirimkan surat kepada CEO Apple dan Google untuk meninjau kembali keberadaan aplikasi X di toko aplikasi mereka.

Mereka menilai pengelola platform belum menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan pengguna dan standar keselamatan digital.

Tekanan serupa juga terus meningkat. Pemerintah Inggris dan India menilai sistem berbayar bukan solusi yang memadai untuk menekan risiko penyalahgunaan teknologi. Pemerintah Inggris bahkan menyebut langkah itu sebagai bentuk pelecehan terhadap korban, karena masalah keselamatan justru diubah menjadi sumber pendapatan premium.

Aktivis keselamatan digital, Jess Davies, melaporkan bahwa dirinya masih dapat menemukan celah penggunaan Grok untuk memanipulasi foto melalui aplikasi terpisah, meski kebijakan pembatasan telah diumumkan secara resmi.

Di sisi lain, dinamika ini justru membawa dampak positif terhadap pendapatan X. Data Sensor Tower menunjukkan peningkatan signifikan transaksi pembelian di aplikasi dalam waktu singkat. Kenaikan ini diduga dipicu oleh rasa penasaran pengguna terhadap fitur visual Grok.

Kalangan pakar hukum mengingatkan bahwa pembatasan administratif tanpa penguatan teknologi keamanan berpotensi tidak bertahan lama di pengadilan. Jaksa Agung North Carolina, Jeff Jackson, menilai kasus Grok menjadi momentum penting bagi penguatan regulasi keselamatan AI.

Ia menegaskan pendekatan inovasi cepat tanpa perlindungan memadai tidak lagi dapat ditoleransi ketika menyangkut hak privasi dan keselamatan publik.

X kini dihadapkan pada keputusan strategis: memperketat pengamanan sistem secara menyeluruh atau menghadapi risiko pembatasan distribusi aplikasi di sejumlah negara.

Langkah yang diambil perusahaan akan menentukan apakah Grok dapat bertahan sebagai produk AI yang bertanggung jawab atau justru menjadi kontroversi berkepanjangan.

Disisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi mengambil langkah tegas dengan memutus akses sementara terhadap aplikasi kecerdasan buatan (AI) Grok (blokir Grok AI).

Keputusan ini diambil sebagai upaya preventif melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari ancaman konten pornografi palsu yang dihasilkan oleh teknologi tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik deepfake seksual nonkonsensual.

Menurutnya, penyebaran konten semacam itu merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat warga negara di ruang digital.

"Pemerintah memandang praktik ini sebagai ancaman nyata terhadap keamanan warga negara. Kami berkomitmen memastikan ruang digital tetap aman dan bermartabat," ujar Meutya dalam keterangan resminya, Sabtu (10/1/2026).

Selain pemutusan akses atau pemblokiran, Kemkomdigi juga telah melayangkan panggilan resmi kepada Platform X (sebelumnya Twitter) sebagai penyedia yang mengintegrasikan Grok.

Pemerintah menuntut klarifikasi segera terkait dampak negatif dan kerentanan yang ditimbulkan oleh penggunaan aplikasi tersebut di Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pihak pengembang bertanggung jawab atas sistem yang mereka kelola agar tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal yang merugikan publik.

Tindakan pemutusan akses ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Berdasarkan Pasal 9 aturan tersebut, setiap PSE memiliki kewajiban hukum untuk memastikan sistem elektronik mereka tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan informasi dan dokumen elektronik yang dilarang oleh undang-undang.

Hingga berita ini naik, pemerintah terus memantau perkembangan teknologi AI dan memperketat pengawasan terhadap platform digital guna mencegah meluasnya konten merugikan di Tanah Air.