Setelah Indonesia, Malaysia Ikut Blokir Grok AI Milik Elon Musk

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Malaysia disebutkan telah memblokir akses Grok, chatbot kecerdasan buatan (AI) milik perusahaan Elon Musk. Pernyataan ini keluar sehari setelah Indonesia mengumumkan telah memblokir chatbot tersebut.

Melalui Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), mereka mengirimkan pemberitahuan resmi kepada X. Mereka juga mengatakan, telah menemukan penyalahgunaan Grok secara berulang untuk menghasilkan konten berbahaya.

Mengutip NDTV, Senin (12/1/2026), Malaysia akan memblokir Grok sampai perlindungan dinilai efektif dan benar-benar diterapkan. Tak hanya itu, pemerintah juga mendesak masyarakat untuk melaporkan konten online berbahaya.

Pemblokiran Grok ini mencuat di tengah meningkatnya kritik dan kemarahan publik, di mana Grok kedapatan menghasilkan gambar-gambar seksual melibatkan anak-anak hingga orang dewasa.

Banyak pihak menilai, konten tersebut sangat berbahaya dan melanggar norma hukum serta etika digital. Indonesia sendiri mengumumkan telah memblokir sementara chatbot tersebut pada Sabtu, 11 Januari 2026.

Disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan menoleransi praktik deepfake seksual nonkonsensual.

"Pemerintah memandang praktik ini sebagai ancaman nyata terhadap keamanan warga negara. Kami berkomitmen memastikan ruang digital tetap aman dan bermartabat," ujar Meutya dalam keterangan resminya.

Selain memutus akses Grok, Kemkomdigi juga melayangkan panggilan resmi ke platform X (sebelumnya Twitter) sebagai penyedia mengintegrasikan chatbot tersebut.

Hingga saat ini, Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara secara resmi memblokir akses Grok. Di negara lain, respons pemerintah masih sebatas pernyataan keprihatinan dan seruan pembatasan penggunaan teknologi AI tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi mengambil langkah tegas dengan memutus akses sementara terhadap aplikasi kecerdasan buatan (AI) Grok (blokir Grok AI).

Keputusan ini diambil sebagai upaya preventif melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari ancaman konten pornografi palsu yang dihasilkan oleh teknologi tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik deepfake seksual nonkonsensual.

Menurutnya, penyebaran konten semacam itu merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat warga negara di ruang digital.

"Pemerintah memandang praktik ini sebagai ancaman nyata terhadap keamanan warga negara. Kami berkomitmen memastikan ruang digital tetap aman dan bermartabat," ujar Meutya dalam keterangan resminya, Sabtu (10/1/2026).

Selain pemutusan akses atau pemblokiran, Kemkomdigi juga telah melayangkan panggilan resmi kepada Platform X (sebelumnya Twitter) sebagai penyedia yang mengintegrasikan Grok.

Pemerintah menuntut klarifikasi segera terkait dampak negatif dan kerentanan yang ditimbulkan oleh penggunaan aplikasi tersebut di Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pihak pengembang bertanggung jawab atas sistem yang mereka kelola agar tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal yang merugikan publik.

Tindakan pemutusan akses ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Berdasarkan Pasal 9 aturan tersebut, setiap PSE memiliki kewajiban hukum untuk memastikan sistem elektronik mereka tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan informasi dan dokumen elektronik yang dilarang oleh undang-undang.

Hingga berita ini naik, pemerintah terus memantau perkembangan teknologi AI dan memperketat pengawasan terhadap platform digital guna mencegah meluasnya konten merugikan di Tanah Air.

Komdigi Ancam Denda X

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan fitur kecerdasan buatan (AI) Grok AI pada platform X.

Teknologi tersebut disinyalir dimanfaatkan untuk memproduksi dan menyebarkan konten asusila (mesum), termasuk manipulasi foto pribadi atau deepfake tanpa persetujuan korban.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan berdasarkan penelusuran awal, Grok AI belum memiliki sistem pengamanan yang memadai.

Menurutnya, tidak adanya pengaturan eksplisit untuk mencegah konten pornografi berbasis foto warga Indonesia berisiko melanggar privasi dan hak atas citra diri.

“Temuan awal menunjukkan belum adanya pengaturan spesifik dalam Grok AI untuk mencegah pemanfaatan teknologi ini dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi berbasis foto pribadi,” ujar Alexander dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).

Komdigi menegaskan manipulasi digital terhadap foto pribadi bukan sekadar pelanggaran kesusilaan, melainkan bentuk perampasan identitas visual yang berdampak buruk pada psikologis dan reputasi korban.

Sebagai langkah tegas, Komdigi tengah berkoordinasi dengan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform X, untuk memperkuat moderasi konten dan mempercepat penanganan laporan pelanggaran.

Alexander memperingatkan bahwa kepatuhan terhadap hukum Indonesia adalah kewajiban mutlak bagi seluruh PSE yang beroperasi di Tanah Air.

"Apabila ditemukan ketidakpatuhan atau sikap tidak kooperatif, Komdigi dapat menjatuhkan sanksi administratif (denda) hingga pemutusan akses (blokir) layanan Grok AI dan platform X," tegas Alexander.