Registrasi Kartu SIM dengan Pengenalan Wajah Berlaku 2026, Pemerintah dan Operator Siap Tekan Penipuan Online

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan menerapkan kebijakan registrasi kartu SIM berbasis biometrik dengan teknologi pengenalan wajah (face recognition) mulai 1 Januari 2026.

Langkah ini diambil untuk memperkuat akurasi identitas pelanggan seluler sekaligus menekan maraknya kejahatan digital yang memanfaatkan nomor telepon sebagai sarana utama penipuan.

Pada tahap awal, penerapan registrasi biometrik dilakukan secara sukarela bagi pelanggan baru dengan skema hybrid hingga akhir Juni 2026. Selanjutnya, mulai 1 Juli 2026, seluruh pelanggan baru diwajibkan menggunakan metode biometrik dalam proses registrasi kartu SIM.

Kebijakan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Ancaman Kejahatan Digital serta Urgensi Registrasi Pelanggan Seluler Berbasis Biometrik Face Recognition” yang digelar Komdigi bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Lonjakan Penipuan Digital Jadi Latar Belakang

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan kebijakan registrasi biometrik lahir dari tingginya angka penipuan digital yang terus meningkat setiap tahun.

Hampir seluruh modus kejahatan siber—mulai dari scam call, spoofing, smishing, hingga social engineering—berbasis pada penyalahgunaan identitas nomor telepon.

“Kerugian akibat penipuan digital telah melampaui Rp7 triliun. Setiap bulan terjadi lebih dari 30 juta panggilan penipuan, dan rata-rata masyarakat menerima setidaknya satu panggilan spam setiap pekan,” ujar Edwin.

Data Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat hingga September 2025 terdapat 383.626 rekening yang terindikasi terkait penipuan dengan total kerugian mencapai Rp4,8 triliun. Angka tersebut kontras dengan jumlah pelanggan seluler tervalidasi yang telah melampaui 332 juta nomor.

ATSI: Operator Seluler Siap Jalankan Kebijakan

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan kesiapan operator seluler dalam mendukung penuh implementasi registrasi SIM berbasis biometrik.

Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menegaskan kebijakan ini krusial untuk melindungi kepentingan pelanggan di tengah pesatnya digitalisasi layanan.

“Mulai dari mobile banking, transaksi digital, hingga akses layanan publik, semuanya bergantung pada nomor seluler. Karena itu, diperlukan sistem identifikasi yang lebih kuat dan akurat,” kata Marwan.

Ia menjelaskan, peralihan dari validasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga menuju biometrik merupakan kelanjutan kebijakan know your customer (KYC) yang telah diterapkan sejak 2005. Teknologi biometrik dinilai mampu mencegah identitas ganda serta mempersempit ruang kejahatan seperti SIM swap fraud.

“Pada masa transisi, pelanggan baru masih dapat memilih antara registrasi menggunakan NIK atau verifikasi biometrik. Namun, mulai 1 Juli 2026, seluruh registrasi pelanggan baru wajib menggunakan biometrik. Kebijakan ini tidak berlaku bagi pelanggan lama,” ujar Marwan.

Selain aspek keamanan, registrasi biometrik juga dinilai mampu membantu operator merapikan basis data pelanggan. Saat ini, jumlah nomor seluler yang beredar mencapai lebih dari 310 juta, sementara populasi dewasa Indonesia diperkirakan sekitar 220 juta jiwa.

“Dengan basis data yang lebih bersih dan valid, pemanfaatan frekuensi seluler dapat lebih optimal dan tidak disalahgunakan oleh pelaku kejahatan digital,” ujar Edwin, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi.

Kekhawatiran Perlindungan Konsumen dan Risiko Data Bocor

Di tengah optimisme pemerintah dan operator, praktisi hukum dan perlindungan konsumen David M. L. Tobing mengingatkan bahwa sejarah digital Indonesia dengan potensi risiko kebocoran data biometric dan lemahnya respons insiden. Ia menilai, tanpa pengawasan ketat, kebijakan ini justru dapat menimbulkan kerugian lebih luas bagi konsumen.

“Jika data bocor, konsumen tidak hanya berhadapan dengan satu pelaku usaha, tetapi bisa terdampak oleh banyak pihak—mulai dari perbankan, asuransi, hingga platform digital,” kata David.

Ia menyoroti rekam jejak panjang kasus kebocoran data di Indonesia, termasuk pencurian pulsa, kebocoran data e-commerce, hingga persoalan keamanan Pusat Data Nasional.

Menurut David, meningkatnya indeks keberdayaan konsumen tidak otomatis menurunkan angka kejahatan digital, yang justru terus naik dari tahun ke tahun.

Infrastruktur dan Keamanan Data

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Marwan, Direktur Eksekutif ATSI, menambahkan, operator seluler telah memiliki infrastruktur pendukung, termasuk penerapan verifikasi biometrik untuk layanan penggantian kartu SIM di gerai serta kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Kerja sama itu diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Ekosistem Digital Komdigi dan Ditjen Dukcapil untuk pemanfaatan data kependudukan secara sah dan terawasi.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung kebijakan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. “Kami siap berdiskusi dan mencari solusi atas tantangan pengawasan pemanfaatan data kependudukan,” ujarnya.

ATSI juga menyebut operator telah menerapkan standar keamanan internasional, termasuk sertifikasi ISO 27001 serta teknologi liveness detection untuk mencegah pemalsuan identitas berbasis kecerdasan buatan. 

Dukungan terhadap kebijakan ini turut datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Rudi Agus Purnomo Raharjo, menyebut penipuan melalui panggilan telepon menjadi jenis kejahatan dengan kerugian terbesar.

“Dalam setahun terakhir, kerugian akibat fake call mencapai Rp1,54 triliun, melampaui penipuan investasi maupun transaksi jual beli daring,” kata Rudi.

Pandangan serupa disampaikan mantan Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih, yang mencatat Indonesia berada di peringkat kedua tertinggi kasus phishing di kawasan ASEAN.

Dengan dukungan pemerintah, operator seluler, regulator keuangan, serta lembaga kependudukan, implementasi registrasi SIM berbasis biometrik kini memasuki tahap krusial.

Keberhasilan kebijakan ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan digital sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana akan mengeluarkan kebijakan baru terkait pengenalan wajah (face recognition) untuk melakukan registrasi jasa telekomunikasi atau nomor HP. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut masih menunggu jadwal penerapan resmi.

Pengamat Teknologi Informasi (IT) dan Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai penggunaan pengenalan wajah merupakan langkah yang tepat untuk menekan angka penyalahgunaan data pribadi.

Meski begitu, ia mengingatkan kebijakan ini harus dilaksanakan dengan pengawasan ketat agar tidak terulang kembali kasus kebocoran data yang sebelumnya pernah terjadi.

“Jadi saya lihat Komdigi sudah melakukan langkah itu (keamanan data) secara bertahap, tapi belum maksimal. Dalam beberapa bulan terakhir ini, langkah-langkah Komdigi cukup bijak,” ujar Alfons kepada Tekno Liputan6.com, Rabu (26/11/2025) di Jakarta.

Alfons menjelaskan, setidaknya dua alasan mengapa pelaksanaan keamanan data selama ini belum berjalan optimal. Pertama, karena banyak data penduduk Indonesia yang sudah bocor dan akhirnya disalahgunakan orang lain.

"Kedua, akibat meremehkan pengawasan dan kepatuhan dari regulator sehingga cakupan data tidak bisa dicegah secara maksimal sejak awal," ia menambahkan.

Meski kebijakan pengenalan wajah dinilai baik, Alfons tetap menegaskan pemerintah harus memastikan alur implementasi kebijakan berjalan rapi dan tersusun. Menurutnya, niat baik belum cukup bila pelaksananya masih kurang, maka kebijakan belum bisa dianggap baik dan optimal.

"Niatnya bagus dan metodenya bagus, tapi datanya, alurnya harus dibuat dengan baik. Database-nya ada di mana? Misalnya, pengguna waktu melakukan face recognition dikirim ke Dukcapil, maka mereka harus nyimpen datanya lalu terenkripsi," Alfons menegaskan.