Produk AS Bebas TKDN: Pixel Berpeluang Masuk dan iPhone Lebih Cepat Rilis di RI, Bagaimana Nasib HP China?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia baru saja membebaskan produk dan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) dari kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Langkah strategis ini dikukuhkan melalui penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC pada 19 Februari 2026.

Kebijakan ini diprediksi akan mengubah peta persaingan pasar smartphone di Tanah Air. Produk ikonik seperti Google Pixel yang selama ini absen karena terganjal aturan TKDN sebesar 30-40 persen, berpeluang akan masuk secara resmi di Indonesia.

Berbeda dengan Google, Apple yang selama ini menyiasati aturan TKDN lewat jalur investasi pendidikan--dengan pembebasan TKDN secara total--perusahaan asal Cupertino itu kemungkinan tidak lagi terikat pada skema tersebut dan iPhone bisa dirilis lebih cepat di Tanah Air.

Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengatakan dengan dihapusnya TKDN akan membuat produk-produk dari AS bisa masuk ke pasar Indonesia dengan lebih mudah.

“Google Pixel berpeluang bisa dijual di dalam negeri secara resmi atau iPhone terbaru bisa meluncur lebih cepat dibandingkan sebelumnya,” ujar Huda kepada Tekno Liputan6.com, Minggu (22/2/2026).

Namun demikian, ia menuturkan, akan tetap ada proses importasi yang harus dipenuhi oleh importir barang tersebut sehingga membutuhkan waktu juga, tidak bersamaan dengan rilis global.

“Terlebih untuk lisensi impor produk Apple tidak dipegang oleh produsen (Apple) itu sendiri, melainkan pihak ketiga,” ucap Huda menambahkan.

Sementara Pengamat Gadget, Dedy Irvan, berpendapat bahwa TKDN kemungkinan bukan satu-satunya alasan beberapa brand belum menjual produknya di Indonesia.

“Google ada peluang untuk memasukkan Pixel ke Indonesia, tapi bergantung pada produsennya. Soal perilisan iPhone terbaru di Indonesia, kalau akhirnya ada Apple Store resmi, akan bisa masuk lebih cepat di Indonesia. Jika masih dengan skema seperti sebelumnya, mungkin akan masih rilis belakangan juga,” ucap Dedy yang juga dikenal sebagai Co-founder JagatReview.

Dengan terbebasnya Apple dari ‘jeratan’ TKDN, apakah harga iPhone bisa lebih murah di Indonesia? Huda menilai bahwa kemungkinannya sangat kecil.

“Saya rasa belum tentu karena ada proses importasi dan bea masuk barangnya. Namun, pelonggaran ini bisa menyebabkan persaingan pasar ponsel pintar di Indonesia bisa mengerucut kepada beberapa pemain saja,” ia memaparkan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai produsen yang sudah membangun pabrik di Indonesia malah beralih hanya menjadi pedagang.

“Yang saya khawatirkan adalah produsen yang sudah membangun pabrik di Indonesia akan beralih menjadi ‘pedagang’ saja. Produsen tersebut akan berpikir ulang terkait kelanjutan operasional pabrik di Indonesia,” tutur Huda.

Huda menegaskan bahwa keputusan pemerintah menghapuskan TKDN untuk produk AS sangat tidak adil bagi vendor ponsel Korea Selatan dan China yang sudah berinvestasi di Indonesia, seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, dan Vivo dan kawan-kawan yang masih terikat aturan TKDN..

“Tentu, ini tidak fair ketika TKDN dihapuskan untuk produk AS. Tidak fair bagi perusahaan yang sudah berinvestasi di Indonesia sehingga memenuhi persyaratan terkait dengan TKDN. Mereka sudah berinvestasi besar namun ada perusahaan yang bebas melenggang akibat TKDN dihapuskan,” timpalnya.

Bicara soal peta persaingan yang dikhawatirkan akan berubah akibat dihapusnya TKDN untuk produk AS, Dedy memiliki pandangan berbeda.

“Peta persaingan smartphone di Indonesia masih didominasi kelas mid ke entry level. Sementara smartphone merek AS itu lebih banyak di mid ke high end. Jadi kemungkinan, belum ada perubahan drastis tahun ini,” Dedy memungkaskan.

Agar persaingan industri ponsel di Indonesia adil dan sehat, Huda menekankan bahwa pemerintah harus tetap mempertahankan aturan TKDN tanpa tebang pilih.

“Ya, pemerintah sekali lagi harus tetap mempertahankan aturan TKDN,” tegasnya.

“Kalo dari statement pemerintah kan TKDN tetap berlaku tapi barang yang dikonsumsi. Jadi, cari aman saja pemerintah. Harusnya perdagangan komersil harus dilindungi juga sesuai dengan aturan TKDN,” sambung Huda, menutup pembicaraan.