Polisi Didesak Bertindak Terukur: Jangan Sampai Darurat Sipil

Jakarta, CNN Indonesia --

Setara Institute mendesak aparat keamanan agar mengambil tindakan terukur dalam menghadapi situasi masyarakat yang memanas. Ketua SETARA Institute Hendardi juga menegaskan bahwa aksi penjarahan bukan bagian dari demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan.

Hendardi menjelaskan aksi yang bersifat anarkis itu berbeda dari aksi massa yang diikuti rakyat berbagai kalangan. Sebab, aksi tersebut memiliki pola yang hanya bisa digerakkan orang-orang terlatih.

"Penjarahan adalah bukan demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan oleh hukum, betapapun rakyat marah dengan para pejabat negara," ungkapnya dalam keterangan resmi, Minggu (31/8).

"Aksi anarkis malam hari, dini hari, dan targeted adalah pola yang hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih. Kerumunan massa anarkis adalah fakta permukaan saja," lanjut Hendardi.

SETARA kemudian menduga aksi-aksi bersifat anarkis itu digerakkan kepentingan tertentu. Hendardi menilai ada berbagai faktor yang menyebabkan aksi damai massa justru berubah menjadi lebih destruktif.

Ia kemudian mendesak aparat keamanan agar mengendalikan situasi dengan tindakan tegas yang terukur. Namun, Hendardi menyatakan ketegasan yang dimaksud bukan berarti aparat dapat melakukan penembakan.

"Aparat keamanan harus mengambil kendali situasi dan tindakan tegas serta terukur, didahului dengan peringatan keras," ujar Hendardi.

"Tindakan tegas tidak berarti penembakan, tetapi juga blokade teritori dan pencegahan yang serius dan sungguh-sungguh," sambungnya.

SETARA kemudian mendesak agar situasi ini tidak dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan yang mengekang kebebasan, seperti darurat sipil atau darurat militer.

Hal itu dapat dicegah jika pemulihan dilakukan dengan cepat demi menjaga keamanan tanpa harus membuat kebijakan represif lewat jalur militer.

"Kecepatan tindakan dan pemulihan harus dilakukan untuk menjaga, harkat manusia, jiwa manusia, perekonomian dan tidak mengundang lahirnya kebijakan represif baru, seperti darurat sipil, darurat militer dan pembenaran-pembenaran tindakan militer lanjutan," ujarnya.

"Momentum ini tidak boleh menjadi dasar pemberangusan kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi semakin terpuruk." lanjut Hendardi.

Masyarakat mengadakan aksi massa di berbagai daerah selama beberapa hari terakhir. Aspirasi yang dibawa dalam demo semula soal penolakan tunjangan rumah anggota DPR RI senilai Rp50 juta per bulan.

Namun, situasi memanas dan demo pun meluas usai tewasnya Affan Kurniawan. Driver ojek online (ojol) itu tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob.

Gelombang demonstrasi kemudian meluas dari Jakarta hingga kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Makassar, Surabaya, Solo, Kediri, hingga Yogyakarta. Muncul pula aksi perusakan terhadap fasilitas publik yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab.

(mfh/dal)

[Gambas:Video CNN]