Pensiunan Jenderal TNI dan CEO Navayo Jadi Tersangka Satelit Kemhan

Jakarta, CNN Indonesia --

Kejagung RI menetapkan pensiunan jenderal TNI dan CEO Navayo International AG tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi koneksitas proyek pengadaan satelit slot orbit Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Penetapan tersangka itu dilakukan Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) Kejagung atas kasus proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan tahun 2012-2021.

"Tim penyidik telah menetapkan tiga tersangka," kata Direktur Penindakan Jampidmil Brigjen Andi Suci Agustiansyah dalam konferensi pers di kompleks kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (7/5)malam.

Andi Suci mengatakan tiga tersangka itu terdiri atas satu pensiunan TNI yakni Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi (L) selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Anthony Thomas van der Hayden (ATVDH) selaku tenaga ahli satelit Kemenhan atau perantara untuk proyek satelit tersebut, dan Gabor Kuti (GK) selaku CEO Navayo International AG.

Andi Suci mengatakan  tersangka L selaku PPK di Kemhan bersama tersangka Gabor selaku CEO Navayo--yang perusahaannya berada di Hungaria--menandatangani kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa pada 1 Juli 2016.

Namun, penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ketiga meskipun tak ada anggaran, serta diduga tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa.

"Navayo International AG juga merupakan rekomendasi aktif dari tersangka ATVDH," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan untuk kasus itu Jampidmil sudah memeriksa puluhan saksi dan sembilan ahli.

"Dalam perkara ini setidaknya ada 52 saksi dari kalangan sipil yang sudah dipanggil dan diperiksa, dan juga ada 7 orang dari kalangan militer. Dan ada sembilan orang yang dimintai keterangan sebagai ahli," kata Harli.

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 KUHP subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 KUHP.

(tfq/kid)

[Gambas:Video CNN]