MKD Pulihkan Kedudukan dan Nama Baik Uya Kuya, Tak Terbukti Langgar Kode Etik Anggota DPR RI

Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI memutuskan Surya Utama alias Uya Kuya, tidak melanggar kode etik. Sidang MKD yang digelar di Jakarta, Rabu (5/11/2025), memutuskan Uya Kuya adalah korban penyebaran berita bohong atau hoaks.

Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin mengatakan video-video Uya Kuya berjoget-joget di berbagai lokasi hingga jadi sorotan publik tak terkait dengan kenaikan gaji DPR, yang kemudian menuai kecaman masyarakat Indonesia.

“Mahkamah berpendapat bahwa Surya Utama justru adalah korban pemberitaan bohong,” kata Imron Amin saat membacakan putusan MKD DPR RI, dilansir dari Antara, Rabu (5/11/2025). Namun, ia memberi catatan khusus.

Imron Amin berpendapat seharusnya Uya Kuya langsung aktif menyampaikan klarifikasi atas video-video yang dibentuk sebagai berita bohong. Seperti diketahui, video hoaks ini memicu kemarahan publik yang membuat rumah Uya Kuya dijarah.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggelar sidang pembacaan putusan terhadap lima anggota dewan non aktif pada Rabu, 5 November 2025.

“Bahwa karena itu nama baik Teradu III Surya Utama harus dipulihkan dan juga kedudukannya di DPR RI sebagai Anggota DPR RI,” Imron Amin menyambung. MKD DPR RI memutuskan artis Uya Kuya dan Adies Kadir tak melanggar kode etik.

Lain lagi dengan nasib Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Ketiganya, diputuskan melanggar kode etik serta tetap dinyatakan nonaktif dari DPR RI dengan kurun waktu berbeda-beda.

News Liputan6.com hari ini mengabarkan, Nafa Urbach terbukti melanggar kode etik anggota DPR RI. Wakil Ketua MKD Adang Darojatun meminta Nafa Urbach berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku ke depannya.

"Menyatakan Teradu Nafa Urbach nonaktif selama tiga bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat," Adang Darojatun memaparkan.

Jurnalis News Liputan6.com, Delvira Hutabarat mengabarkan, Eko Patrio juga terbukti melanggar kode etik dan dinyatakan nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP PAN.

Terkait Ahmad Sahroni, Adang Darojatun menyatakan, “Memutuskan, Teradu Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik dan dihukum nonaktif selama 6 bulan terhitung sejak putusan ini dibacakan.”