Mendagri Dorong Inovasi Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong inovasi digitalisasi pada sistem pembayaran pajak daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan kemandirian fiskal.

Tito menyebut sistem pembayaran ini nantinya akan terintegrasi secara online yang menyerupai cara kerja QRIS milik Bank Indonesia (BI).

"Kalau yang nasionalnya, saya udah bicara dengan Gubernur BI. Beliau membuat sistem yang seperti QRIS itu, tapi online. Supaya nanti bisa di-connect dengan semua pemerintah daerah, sehingga bisa masuk langsung ke Dispenda," ucap Tito saat menghadiri Kepulauan Riau (Kepri) Ramadan Fair Tahun 2026 di halaman Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Kepri, Minggu (8/3).

Dalam upaya peningkatan PAD, Mendagri menekankan untuk tidak menambah beban pajak baru kepada rakyat. Menurutnya, selama ini masyarakat selaku konsumen telah membayar pajak setiap kali bertransaksi di hotel, restoran, maupun kafe. Namun, pajak tersebut dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak pengusaha selaku kolektor.

"Pertanyaannya, apakah uang itu disampaikan ke Dispenda sama dengan yang dikumpulkan?" ungkap Tito dalam keterangan resmi.

Oleh karena itu, melalui sistem pembayaran digital yang terintegrasi secara online, Mendagri berharap uang pajak yang dibayarkan konsumen dapat langsung masuk ke rekening pemerintah daerah tanpa harus dikumpulkan oleh pemilik usaha terlebih dahulu. Ia meyakini inovasi ini tidak hanya akan mencegah kebocoran anggaran, tetapi juga mampu menambah PAD secara signifikan.

Mendagri pun mencontohkan keberhasilan Kabupaten Badung, Bali, yang mampu mencapai kemandirian fiskal dengan PAD yang ditopang dari sektor hospitality pariwisata seperti hotel dan restoran. Menurutnya, hal ini membuat Kabupaten Badung tidak lagi goyah meskipun terjadi pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri melihat potensi serupa sangat besar untuk diterapkan di Provinsi Kepri, khususnya di Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Kawasan ini dinilai memiliki industri hospitality yang kuat dan sangat potensial menjadi destinasi MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition) unggulan berskala nasional, bersanding dengan Jakarta, Bali, Yogyakarta, dan Surabaya.

"Ini kalau bisa dibuat sistem seperti itu (digitalisasi pembayaran pajak), nasional atau inisiatif daerah sendiri, silakan. Intinya, tidak bocor, PAD akan kuat, sehingga daerah bisa mandiri secara fiskal," pungkas Mendagri.

Tekankan Pentingnya Penguatan UMKM dan Potensi Pasar Halal

Di kesempatan yang sama, Mendagri juga menekankan pentingnya penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perluasan pasar produk halal bagi perekonomian daerah.

Menurutnya, penguatan kedua sektor tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memanfaatkan peluang pasar yang terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun global.

Mendagri mencontohkan keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mampu memulihkan perekonomiannya menjadi 5,53 persen pada tahun 2021, setelah sempat berada di level 0,68 persen pada masa pandemi tahun 2020.

Ia menjelaskan, keberhasilan pemulihan ekonomi di wilayah tersebut ditopang oleh sektor UMKM yang berkontribusi sebesar 79,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Nah, jadi UMKM memang tulang punggung utama kita, sektor riil," ujar Tito.

Selain itu, Mendagri menegaskan Indonesia memiliki potensi kerajinan tangan yang sangat beragam dan termasuk yang terbesar di dunia. Potensi tersebut perlu terus dimaksimalkan. Menurutnya, produk kerajinan lokal tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai benda biasa, melainkan sebagai bagian dari sektor ekonomi kreatif yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyinggung peluang pasar produk halal. Ia mengungkapkan bahwa produsen produk halal terbesar di dunia saat ini justru didominasi oleh negara-negara yang bukan mayoritas muslim seperti Tiongkok dan Brasil. Menurutnya, Indonesia harus mampu bersaing dan mengambil peran sebagai produsen, bukan hanya menjadi konsumen.

"Nah, jadi memang ironis, kita menjadi market yang diserbu oleh negara-negara yang bukan mayoritas muslim, tapi mereka memproduksi [produk halal]. Nah, kenapa enggak kita sendiri menguasai? Kira-kira seperti itu," ucapnya.

(har)

[Gambas:Video CNN]