Kemendagri Gandeng Lemhannas dan PYC Perkuat Kapasitas Kepala Daerah

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) untuk meningkatkan kompetensi kepala daerah melalui pelaksanaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily, dan Ketua Dewan Pembina PYC Purnomo Yusgiantoro di Kantor Lemhannas, Jakarta, Jumat (24/10).

Pada kesempatan tersebut, Tito menyampaikan desentralisasi menjadikan peran kepala daerah semakin penting karena mereka memegang tanggung jawab langsung terhadap berbagai urusan pemerintahan. Dengan pemilihan yang bersifat demokratis, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dari masyarakat.

Namun, latar belakang dan kapasitas yang beragam membuat penguatan kompetensi menjadi hal yang mendesak. Tidak sedikit dari mereka merupakan pejabat baru yang belum memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak.

"Paling tidak mereka memiliki kemampuan pelayanan dasar, pelayanan publik, itu yang paling utama sekali kehadiran negara, kehadiran daerah itu adalah utamanya pelayanan publik yang dirasakan oleh rakyat," tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10).

Tito menyebutkan, pelayanan dasar yang perlu dipahami oleh kepala daerah terdiri dari enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Enam pelayanan dasar tersebut meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas); serta sosial.

Lebih lanjut, dirinya menilai pelatihan bagi kepala daerah perlu mengombinasikan materi kebangsaan, manajerial, dan praktik langsung di lapangan. Ia mendorong agar kegiatan seperti KPPD juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar dari negara lain yang telah sukses membangun sistem pemerintahan yang efisien.

Melalui pembelajaran tersebut, Tito berharap kepala daerah dapat melahirkan banyak ide untuk membangun wilayahnya.

"Akan bisa membuat kepala daerah ini punya inovasi [ketika] kembali ke daerah masing-masing untuk bisa terapkan apa yang bisa diaplikasikan di daerahnya," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung pelatihan kepala daerah. Ia berharap program ini dapat dijalankan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak peserta di masa mendatang.

"Kami Kemendagri siap untuk selalu bersama-sama untuk terus meluncurkan program ini. Kami yakin program ini akan banyak manfaatnya untuk kepala daerah dan otomatis nanti kalau mereka maju daerahnya itu kontribusi buat Indonesia," jelas dia.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, mengatakan kerja sama ini merupakan wujud komitmen untuk mempersiapkan para pemimpin daerah yang tangguh, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan.

"Sebagai pendukung dalam mengemban tugas-tugas kepemimpinan di daerahnya masing-masing," ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan KPPD akan berlangsung mulai tanggal 4 hingga 18 November 2025 di Jakarta dan Singapura, dengan kurikulum yang telah dirancang bersama Kemendagri dan PYC. Pembelajaran di Singapura akan memperdalam berbagai isu strategis terkait pelayanan publik yang perlu dikuasai oleh kepala daerah.

"Salah satunya misalnya terkait dengan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, waste management atau persampahan, kemudian digitalisasi itu menjadi hal yang nanti akan kita pelajari," jelasnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Panca Putra, Ketua Umum PYC Filda Yusgiantoro, serta pejabat terkait lainnya.

(rir/rir)

[Gambas:Video CNN]