Kekerasan Berbasis Gender Online Naik 25 Persen di 2025, SHECURE Soroti Rendahnya Pelaporan

Liputan6.com, Jakarta - Kekerasan berbasis gender online (KBGO) kembali menjadi persoalan kompleks yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Hal ini mengemuka dalam sesi talkshow peluncuran program SHECURE di Jakarta, baru-baru ini.

Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa meski regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah tersedia, angka pelaporan masih jauh lebih kecil dibanding jumlah kasus yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan data pemerintah melalui SKPN, data Komnas Perempuan, serta catatan pendampingan kasus, jumlah korban KBGO jauh lebih besar dibandingkan yang melapor. Sepanjang 2025 tercatat hampir 2.000 kasus KBGO atau meningkat sekitar 25 persen dibandingkan 2024.

Sejak 2017, pemantauan media sosial dan ruang digital telah dilakukan secara aktif. Namun, perkembangan teknologi yang semakin pesat, termasuk kecerdasan buatan (AI), turut diiringi dengan variasi metode kejahatan yang semakin kompleks dan masif.

Dalam sesi talkshow Launch SHECURE, disoroti bahwa hambatan utama pelaporan adalah belum terciptanya rasa aman dan nyaman bagi korban. Praktik victim blaming masih kerap terjadi, di mana korban justru mendapat pertanyaan menyudutkan saat melapor.

Faktor lain yang membuat korban enggan speak up antara lain rasa malu, ketakutan mempermalukan keluarga, hingga kekhawatiran akan dikriminalisasi balik. Ketidakpercayaan terhadap aparat juga menjadi tantangan tersendiri, meski regulasi sudah tersedia.

Di tingkat keluarga, kepekaan dinilai menjadi kunci awal. Orang tua dan anggota keluarga diimbau lebih peka terhadap perubahan perilaku korban serta membuka ruang dialog tanpa menghakimi. Korban juga diingatkan untuk tidak menghapus bukti digital karena dapat menjadi alat bukti penting dalam proses hukum.

Dari perspektif pemerintah, edukasi tidak hanya menyasar masyarakat, tetapi juga aparat dan petugas layanan agar memiliki perspektif yang berpihak pada korban. Sistem layanan dan pelaporan terpadu juga tengah dibangun untuk memudahkan akses pendampingan.

Selain itu, penguatan literasi digital dan pembangunan sistem proteksi atau “firewall” dinilai penting sebagai langkah pencegahan. Tanggung jawab platform turut menjadi perhatian, termasuk platform seperti X, yang diminta lebih responsif dalam melakukan moderasi konten.

Dalam talkshow tersebut ditegaskan, pencegahan dinilai lebih efektif dibanding penanganan setelah kejadian. Kolaborasi pemerintah, platform, dan masyarakat menjadi kunci menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi semua.