DPR AS Kenalkan RUU untuk Bongkar 'Polisi Rahasia' China di Tanah Amerika

JAKARTA - Pada 14 Maret 2025, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan baru yang bertujuan membongkar serta mencegah pengoperasian kantor polisi rahasia China di tanah Amerika.

RUU tersebut, yang didorong meningkatnya kekhawatiran atas campur tangan asing dan ancaman terhadap keamanan nasional AS, berupaya untuk memberlakukan tindakan yang lebih ketat untuk mengidentifikasi, menutup, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas operasi rahasia ini.

Meningkatnya Kantor Polisi Rahasia

Mengutip dari Directus.gr, Rabu (9/4/2025), sejumlah laporan semakin menunjukkan bahwa Kementerian Keamanan Publik (MPS) China telah mengoperasikan "pusat layanan luar negeri" yang tidak sah di banyak negara, termasuk Amerika Serikat.

Pos-pos terdepan ini, yang sering kali disamarkan sebagai pusat layanan budaya atau masyarakat, telah dikaitkan dengan upaya mengawasi, mengintimidasi, dan bahkan memaksa para pembangkang China, aktivis politik, dan individu yang kritis terhadap Partai Komunis China (CCP).

Investigasi oleh organisasi hak asasi manusia dan badan intelijen telah mengungkap bahwa apa yang disebut pusat layanan ini berfungsi sebagai cabang penegakan hukum ekstrayudisial, yang memungkinkan CCP untuk memperluas jangkauan represifnya di luar perbatasan China.

Tuduhan tersebut mencakup kampanye pelecehan terhadap orang buangan China, pemulangan paksa, dan pemantauan komunitas etnis China di negara asing.

RUU Bipartisan Baru

RUU baru ini, yang dipelopori para anggota Parlemen dari Partai Demokrat dan Partai Republik, mencerminkan konsensus yang berkembang bahwa AS harus mengambil tindakan tegas terhadap operasi pengaruh rahasia China.

RUU tersebut menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap kantor polisi rahasia yang diyakini beroperasi di AS. Badan-badan federal akan diminta untuk bekerja sama dengan penegak hukum negara bagian dan lokal untuk mengidentifikasi dan menutup operasi ini.

Setiap individu atau entitas yang ditemukan memfasilitasi operasi kantor polisi ini akan menghadapi tuntutan pidana berat, termasuk pelanggaran terkait spionase.