Alasan Polisi Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Hak Cipta yang Membelit Lesti Kejora

Liputan6.com, Jakarta - Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Komisaris Andaru Rahutomo, mengungkapkan perkembangan laporan musisi Yoni Dores terhadap Lesti Kejora, terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Pihak polisi menjelaskan bahwa proses penyelidikan telah dihentikan karena tidak ditemui unsur pidana.

Andaru menjelaskan bahwa Yoni Dores melayangkan laporannya pada 18 Mei 2025, dengan prosesnya yang masih berstatus penyelidikan. Sementara dihentikannya proses penyelidikan diputuskan pada 29 Januari 2026, setelah dilakukan gelar perkara.

"Jadi hari ini saya akan menyampaikan update tentang laporan dari saudara YD terhadap LK. Laporan tersebut dilaporkan tanggal 18 Mei 2025, dan prosesnya masih penyelidikan," jelas Andaru di Polda Metro Jaya, Kamis (5/3/2026).

"Penyelidik saat itu, dalam prosesnya, telah memeriksa 7 orang saksi dan 2 orang ahli. Berdasarkan pengumpulan fakta tersebut, penyelidik melakukan gelar perkara dan pada 29 Januari tahun 2026 memutuskan menghentikan proses penyelidikannya dengan alasan bukan merupakan tindak pidana," Andaru menambahkan.

Lebih jauh Andaru menjelaskan dasar polisi memutuskan menghentikan proses penyelidikan terhadap kasus yang menjerat Lesti. Ia pun menjelaskan kronologis pelapor merasa dilanggar hak kekayaan intelektualnya.

"Kita tentu perlu melihat kembali pada rumusan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta yang menjadi dasar pelaporan dari pelapor. Eh, di situ pelapor mengadukan sebuah pelanggaran terhadap hak intelektual atau karya yang diciptakan oleh pelapor," tuturnya.

"Menurut pelapor, tahun 2017, LK melakukan pertunjukan menggunakan empat buah lagu yang merupakan ciptaan dari pelapor. Salah satunya mungkin temen-temen tahu, 'Arjuna Buaya'. Kemudian di-posting di YouTube, yang itu menjadi objek dari perkara," tambahnya.

Andaru mengatakan bahwa salah satu klausul perjanjian bahwa kewajiban perihal royalti tanggung jawab dari penyelenggara. Menurut Andaru, hal ini menunjukkan bahwa Lesti justru menyadari tentang hak royalti yang harus diselesaikan.

"Dalam kesepakatan penyelenggaraan pertunjukan itu ada sebuah perjanjian di mana saudari LK menyerahkan dan disepakati penyelenggara yang menyelesaikan kewajiban royalti," pungkas Andaru.

Menteri Ekraf Teuku Riefky Dukung Layar Digi Bangun Bioskop Mini di Minimarket, Perluas Akses Film