Akun Instagram Ahmad Dhani Mendadak Hilang, Diduga Ada Campur Tangan Pihak Tertentu

Liputan6.com, Jakarta - Publik baru-baru ini dikejutkan dengan hilangnya akun Instagram Ahmad Dhani yang terjadi secara tiba-tiba. Penonaktifan akun tersebut dinilai bukan sekadar permasalahan teknis biasa, melainkan sebuah ancaman serius bagi transparansi di dunia maya.

Pihak Ahmad Dhani menyayangkan sikap platform yang seolah menutup mata terhadap prosedur yang seharusnya dijalankan sebelum memutus akses komunikasi seseorang. Ahmad Dhani menyatakan bahwa hilangnya akses tersebut memberikan dampak yang cukup luas bagi pengawasan publik.

"Tindakan ini bukan sekadar hilangnya akses media sosial, melainkan sebuah sinyal bahaya bagi akuntabilitas publik," ungkap Ahmad Dhani kepada wartawan, Senin (4/6/2026).

Kecurigaan adanya motif tertentu di balik hilangnya akun tersebut mulai mencuat setelah dilakukan penelusuran ke otoritas terkait. Hal ini merujuk pada informasi dari dalam kementerian yang membidangi urusan digital Tanah Air.

"Berdasar informasi internal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), teridentifikasi adanya 'permintaan khusus' dari entitas tertentu kepada pihak Meta," tuturnya.

Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti siapa pihak atau kelompok yang meminta agar akun media sosial itu dinonaktifkan. Penggunaan pengaruh melampaui batas aturan ini dianggap sebagai langkah intervensi yang tidak sehat bagi ekosistem digital.

"Meski identitas pemohon masih terselubung, indikasi kuat menunjuk adanya penggunaan pengaruh yang melampaui batas prosedural untuk mengintervensi kebijakan platform," katanya.

"Fenomena ini menciptakan tanda tanya besar: Siapa yang memiliki kuasa untuk membungkam akun terverifikasi tanpa mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Ia juga menulai pengabaian terhadap prinsip hukum di dunia siber juga menjadi sorotan dalam kasus ini, mengingat akun centang biru seharusnya mendapatkan perlindungan lebih. Tindakan ini dianggap mencederai rasa keadilan dan mengabaikan proses hukum yang semestinya berlaku bagi setiap warga negara.

"Penonaktifan sepihak terhadap akun centang biru, yang secara de jure memiliki perlindungan prosedural lebih ketat, adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip due process of law. Kami menilai tindakan ini sebagai preseden buruk yang mengancam kebebasan berekspresi dan merusak kepastian hukum di ruang siber," urainya.