SETARA soal Panglima Ralat Mutasi: TNI Tak Boleh Jadi Alat Politik

Jakarta, CNN Indonesia --

SETARA Institute mengkritik keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang meralat mutasi sejumlah perwira tinggi TNI yang baru diumumkan satu hari

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengatakan pembatalan keputusan mutasi hanya selang sehari semakin menegaskan spekulasi bahwa mutasi berkaitan dengan dan didorong oleh motif politik.

Awalnya, salah satu yang terkena mutasi adalah Letjen Kunto Arief. Ia dimutasi dari Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD. Mutasi ini tak lama setelah muncul pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI. Mereka menyatakan salah satu sikap yakni mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Salah satu yang termasuk dalam forum itu adalah ayah dari Kunto, wakil presiden ke-6 Try Sutrisno.

"Meskipun spekulasi ini dibantah oleh Markas Besar TNI yang menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi, publik sulit mempercayai hal itu," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (5/5).

Ia mengatakan Kunto baru menjabat empat bulan sebagai Pangkogabwilhan I. Ia menduga mutasi dan pembatalan mutasi tidak melibatkan kerja profesional Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Hendardi mengatakan mutasi yang dibatalkan ini merupakan pelajaran sangat penting bahwa TNI tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan.

"TNI tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan dan menjadi perpanjangan kepentingan politik pihak tertentu, termasuk Presiden atau pihak lain yang mempengaruhinya," katanya.

Ia mengatakan TNI hanya boleh menjadi instrumen politik negara dan menjalankan fungsi utamanya di bidang pertahanan untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan negara.

"Di samping itu, pembatalan mutasi dalam sehari itu pasti menggerus kepercayaan publik," katanya.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya mengeluarkan Keputusan 554a /IV /2025 tanggal 30 April yang meralat mutasi yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keputusan 554 yang ditandatangani 29 April 2025.

Dari 237 perwira tinggi, tujuh orang dibatalkan mutasinya. Di antara pati yang mutasinya diralat adalah Letjen Kunto Arief Wibowo yang tadinya digantikan Laksda Hersan. Dengan pembatalan tersebut, Kunto tetap menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.

Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi menjelaskan perubahan mutasi tersebut dilakukan setelah melalui pertimbangan matang.

Ia berkata dalam proses rotasi jabatan, terdapat sejumlah posisi yang belum memungkinkan untuk ditinggalkan oleh perwira tinggi TNI yang terkait dalam rangkaian rotasi tersebut.

"Dari alur rangkaian yang mengikuti mutasi Letjen Kunto ternyata belum seluruhnya dapat bergeser saat ini. Dengan pertimbangan adanya tugas tugas yang masih harus diselesaikan oleh pejabat saat ini dan perkembangan situasi. Oleh karena itu, diputuskan untuk menunda atau meralat perubahan tersebut," kata Kristomei.

(yoa/dal)

[Gambas:Video CNN]