PP Muhammadiyah Tak Akui Pelapor Pandji Pragiwaksono ke Polisi

Jakarta, CNN Indonesia --

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tak mengakui soal pihak mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah yang melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya.

Sebelumnya pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Pandji ke polisi terkait materi pertunjukan komedi tunggal atau stand up comedy bertajuk Mens Rea.

"Muhammadiyah menegaskan bahwa setiap pernyataan dan tindakan yang mengatasnamakan Persyarikatan bukan merupakan sikap resmi kecuali disampaikan oleh pimpinan yang berwenang sesuai AD/ART," demikian unggahan di akun media sosial Instagram yang dikelola Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, @lensamu, Jumat (9/1).

Dalam unggahan itu, @lensamu menampilkan poster pernyataan dari Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah.

Dalam pernyataan yang diteken MPKSDI PP Muhammadiyah Bachtiar Dwi Kurniawan, organisasi itu menegaskan, "Tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukan merupakan sikap resmi maupun mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah."

MPKSDI menegaskan Muhammadiyah menyatakan sebagai organisasi Islam yang berlandaskan dakwah amar makruf nahi munkar sehingga senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadaban publik, hukum yang berkeadilan, serta penyelesaian persoalan secara arif dan bijaksana.

Setiap langkah dan sikap resmi Muhammadiyah hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang memiliki kewenangan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.

"Pengatasnamaan Muhammadiyah oleh kelompok atau individu tertentu dalam konteks tindakan hukum maupun pernyataan publik tidak serta-merta mencerminkan pandangan dan sikap Persyarikatan Muhammadiyah," tulis pernyataan tersebut.

Bachtiar menyatakan Muhammadiyah menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum. Namun, sambungnya, langkah yang dilakukan pihak mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah itu merupakan tanggung jawab pribadi atau kelompok, bukan institusi Muhammadiyah.

"Muhammadiyah mengajak seluruh pihak, khususnya generasi muda, untuk tetap menjaga etika bermedia, kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pendapat, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," dikutip dari pernyataan sikap tersebut.

[Gambas:Instagram]

Mengutip dari laman Muhammadiyah, ormas tersebut memiliki 13 Majelis, 15 Lembaga dan 3 Biro Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain itu terdapat pula tujuh Organisasi Otonom (Ortom) utama yakni 'Aisyiyah (keperempuanan), Pemuda Muhammadiyah (kepemudaan), Nasyiatul 'Aisyiyah (NA) (kepemudian), Hizbul Wathan (HW) (kepanduan), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah (bela diri).

CNNIndonesia.com telah menghubungi Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dan Dadang Kahmad serta Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti untuk mengonfirmasi kembali sikap Muhammadiyah, maupun soal keberadaan Aliansi Muda Muhammadiyah itu apakah resmi atau tidak.

Dadang mengarahkan untuk menghubungi Ketua Bidang Organisasi, Ideologi, Kaderisasi, dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Agung Danarto. Namun, Agung belum merespons pertanyaan CNNIndonesia.com yang dikirim via pesan teks.

Bukan cuma PP Muhammadiyah, sebelumnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga membantah soal Angkatan Muda Nahdlatul Ulama yang turut melaporkan Pandji ke Polda Metro Jaya.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil menegaskan kelompok yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama bukan bagian dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam itu.

Ulil menegaskan tidak ada lembaga, badan otonom NU, maupun perkumpulan NU yang bernama Angkatan Muda NU.

"Kalau representasi PBNU jelas tidak," kata Gus Ulil melansir NU Online, Jumat (9/1).

Menurutnya, sejak dulu banyak kelompok atau individu yang melakukan berbagai aktivitas dengan mengatasnamakan NU. Ia menjelaskan sejumlah gerakan yang muncul atas nama NU biasanya bersifat spontan dan temporer. Bahkan, sebagian hanya bertahan dalam hitungan jam.

"Ada yang mau demo untuk isu tertentu, bikin gerakan atas nama NU. Umurnya mungkin hanya beberapa jam saja, karena setelah jamnya lewat, gerakan itu ya ndak ada lagi. Itulah uniknya NU," ujar Gus Ulil.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya ruang humor di tengah kehidupan masyarakat. Gus Ulil menyayangkan jika seorang komedian yang bertugas menghibur publik justru harus dilaporkan untuk berhadapan dengan proses hukum.

Sebelumnya, laporan terhadap dilayangkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah dan teregister dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 8 Januari 2026.

Pelapor sekaligus Presedium Angkatan Muda NU, Rizki Abdul Rahman Wahid mengatakan laporan dilayangkan karena materi komedi yang disampaikan Pandji dalam acara 'Mens Rea' dinilai menghina dan menimbulkan kegaduhan.

"Kami melaporkan bahwa ada kasus yang menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media," kata Rizki kepada wartawan dikutip Kamis (8/1).

Rizki juga menilai materi standup comedy Pandji itu berpotensi memecah belah dan menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan anak muda NU dan Muhammadiyah.

"Narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis yang terus kemudian ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin," ucap dia.

Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan polisi terhadap komika Pandji Pragiwaksono buntut materi standup comedy-nya di acara 'Mens Rea'.

"Benar bahwa 8 Januari ada laporan dari masyarakat atas nama [inisial] RARW," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan.

Ia menjelaskan laporan itu tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan Pandji di 'Mens Rea'.

"Penyidik akan melakukan klarifikasi dan analisa barang bukti, agar masyarakat tetap bijak dalam menyampaikan infotmasi. Beri ruang bagi penyelidik dan penyidik dalam proses penegakan hukum," ujarnya.

(yoa/kid)

[Gambas:Video CNN]