Pemkot Bogor Gelar Rapat Besok, Bahas Siswa Masuk Barak Militer

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Kota Bogor tengah membahas implementasi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin membawa siswa "nakal" ke barak militer.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengaku tengah berkoordinasi dengan institusi TNI perihal tersebut.

"Kami sedang koordinasikan kesiapan institusi TNI yang bisa melaksanakan kegiatan dimaksud. Termasuk kriteria anak nakal yang bisa dikategorikan untuk diarahkan masuk barak," ujar Dedie kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Senin (5/5).

"Rakornya besok (6/5) dibahas bersama TNI dan Polri," sambungnya.

Dedi Mulyadi saat ini sudah memulai program mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk mendapat program kedisiplinan.

Program ini ditargetkan akan diikuti oleh 900 siswa, dengan anggaran kurang lebih Rp6 miliar.

Mereka yang dikirim ke barak militer misalnya siswa yang kerap tawuran, membolos, atau suka bermain game hingga lupa waktu.

Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai mengirim siswa nakal ke barak TNI tidak tepat. Komnas HAM menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," lanjut dia.

Sementara Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana menilai tak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara-cara militeristik.

Menurut dia, rencana itu perlu dikaji lebih matang sebelum diimplementasikan.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," kata Bonnie dalam keterangannya, Rabu (30/4).

(ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]