Pemerintah Larang Anak di Bawah 16 Tahun Main Medsos, Ini Tanggapan Meta

Liputan6.com, Jakarta - Raksasa teknologi Meta akhirnya angkat bicara terkait rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pembatasan akses media sosial (medsos) bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Implementasi peraturan turunan PP Tunas ini akan dilakukan secara bertahap, mulai 28 Maret 2026. Dalam penerapannya, akun milik anak berusia di bawah 16 tahun di platform digital yang dinilai berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, hingga Roblox akan dinonaktifkan.

Meski mendukung upaya perlindungan remaja di ruang siber, Meta memperingatkan adanya risiko tersembunyi dari kebijakan pelarangan total.

Juru Bicara Meta menyatakan bahwa pembatasan yang terlalu ketat justru berpotensi mendorong remaja ke sudut-sudut internet yang lebih gelap.

"Kami khawatir kebijakan ini dapat memindahkan remaja ke situs-situs yang lebih berbahaya dan tidak diawasi, atau memicu penggunaan media sosial tanpa login yang minim perlindungan keamanan," ujar Juru Bicara Meta dalam keterangan resminya, Jumat (6/3/2026).

Meta menekankan bahwa peran orangtua dan kendali pada level toko aplikasi (app store) merupakan solusi yang lebih efektif ketimbang larangan langsung oleh pemerintah.

"Kami percaya bahwa orangtua yang seharusnya menentukan aplikasi apa yang boleh digunakan oleh remaja," Meta menambahkan.

Terkait detail regulasi di Indonesia, Meta mengaku masih bersikap wait and see.

"Kami belum menerima regulasi resmi dan sedang menunggu rincian lebih lanjut dari pemerintah sebelum memberikan komentar lebih mendalam," Juru Bicara Meta memungkaskan.

Terkait hal ini Pengamat Media Sosial Enda Nasution mengatakan bahwa regulasi ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat perlindungan anak di ranah digital.

"Niatnya baik, ini lebih tepatnya tentang perlindungan anak dalam mengakses internet secara keseluruhan, bukan hanya terbatas pada media sosial saja," ujar Enda kepada Tekno Liputan6.com, Jumat (6/3/2026).

Meski mendukung, ia menekankan bahwa keberhasilan aturan ini akan sangat bergantung pada teknis pelaksanaan di lapangan. Ia berharap implementasi kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi generasi muda.

"Kita lihat saja nanti implementasinya. Saya mendukung agar dampaknya positif, namun perkembangannya harus dievaluasi bersama dan dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat karena ini adalah PR (pekerjaan rumah) kita bersama," kata Enda memungkaskan.

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. 

"Hari ini kami mengeluarkan Peraturan Menteri Turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring," tutur Meutya alam pernyataannya di Jakarta, seperti dilansir dari Antara.

Implementasi peraturan turunan PP Tunas akan dilakukan secara bertahap, mulai tanggal 28 Maret 2026. Dalam penerapannya, akun milik anak berusia di bawah 16 tahun di platform digital yang dinilai berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, hingga Roblox akan dinonaktifkan.

Meutya menyampaikan bahwa penerapan peraturan akan dilakukan secara bertahap, sampai semua platform bisa menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Meutya menyebut, pemerintah menyadari implementasi peraturan pembatasan akses anak ke platform digital bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal. Anak-anak mungkin akan mengeluh dan orang tua bingung menghadapinya.

Namun demikian, pemerintah meyakini pemberlakuan peraturan pembatasan akses anak ke platform digital berisiko tinggi merupakan langkah terbaik yang perlu dijalankan demi melindungi anak-anak.

"Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita," ujar Meutya.

Lebih lanjut, Indonesia merupakan negara non-barat pertama yang memberlakukan pembatasan akses anak ke platform digital.​​​​​​​ Ketentuan itu pun dijalankan untuk melindungi anak-anak dari ancaman nyata yang mengintai mereka di ruang digital, seperti paparan konten pornografi, perundungan siber, penipuan daring, dan adiksi.

Meutya menyatakan, melalui regulasi pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma.