Patuhi PP Tunas, X Tetapkan Batas Usia Pengguna di Indonesia Minimal 16 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Platform media sosial X (dahulu Twitter) resmi menaikkan batas usia minimum penggunanya di Indonesia menjadi 16 tahun. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai perubahan kebijakan ini sebagai langkah konkret platform global dalam memenuhi regulasi nasional demi memperkuat perlindungan anak di ranah digital.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyatakan bahwa pemerintah mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh manajemen X.

"Kami mengapresiasi tindakan nyata yang diambil X sebagai bentuk komitmen kepatuhan sekaligus memastikan pelindungan terhadap anak di ruang digital," ujar Sabar dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).

Melalui surat resmi tertanggal 17 Maret 2026, X menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan poin-poin dalam PP TUNAS.

Regulasi tersebut secara spesifik mengatur bahwa layanan jejaring sosial dengan kategori risiko tinggi hanya diperuntukkan bagi pengguna berusia 16 tahun ke atas.

Sabar menambahkan bahwa X telah memperbarui laman Pusat Bantuan khusus Indonesia untuk mensosialisasikan aturan ini. Sebagai tindak lanjut, X akan memulai langkah moderasi besar-besaran pada akhir bulan ini.

"Dimulai sejak 27 Maret 2026, X akan melaksanakan rencana aksi identifikasi dan penonaktifan akun pengguna yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimum," ungkapnya.

Komdigi memastikan akan melakukan pemantauan berkala guna menjamin proses pembersihan akun tersebut berjalan sesuai jadwal dan memenuhi standar regulasi yang berlaku.

Keberanian X dalam menyesuaikan kebijakan ini diharapkan menjadi pemacu bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) lainnya. Komdigi menegaskan telah menyurati sejumlah platform global agar segera memberikan respons resmi.

"Kepatuhan aktif dan tepat waktu dari seluruh PSE menjadi faktor krusial dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak," Sabar memungkaskan.

Pemerintah kini menunggu itikad baik dari platform digital lain yang beroperasi di Indonesia untuk segera menyelaraskan kebijakan internal mereka dengan hukum nasional guna melindungi hak-hak anak di dunia maya.