MKMK Putuskan Tak Berwenang Adili Laporan Etik Adies Kadir

Jakarta, CNN Indonesia --

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan tidak berwenang mengadili laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.

"Majelis Kehormatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus laporan a quo," kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (5/3).

MKMK menjelaskan pertimbangan tidak berwenang memeriksa laporan, karena ruang lingkup pemeriksaan hanya terbatas pada saat terlapor menjabat sebagai Hakim Konstitusi.

Hal tersebut juga sesuai dengan adanya Sapta Karsa Hutama atau Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang menjadi parameter bagi MKMK untuk mengukur dugaan pelanggaran etik tersebut.

"Seseorang yang belum menjabat sebagai Hakim Konstitusi atau setelah menyelesaikan jabatannya sebagai Hakim Konstitusi tidak lagi terikat dengan Sapta Karsa Hutama," tambah Hakim Anggota Ridwan Mansyur.

MKMK menilai dalil-dalil para pelapor hanya sebatas prasangka atau anggapan yang menjadi dasar kekhawatiran para Pelapor.

"Kalaupun ada yang bersifat faktual, fakta-fakta dimaksud terjadi tatkala Hakim Terlapor belum berstatus sebagai hakim konstitusi," tambahnya.

Sebelumnya, MKMK diminta untuk memberhentikan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi- yang baru saja mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (5/2) untuk menggantikan posisi Arief Hidayat.

Permintaan tersebut dilayangkan oleh Constitutional and Administrative Law Society (CALS) setelah melaporkan mantan politikus Partai Golkar tersebut ke MKMK.

"Oleh karena itu, kami juga menyampaikan di dalam petitumnya untuk MKMK mempertimbangkan untuk memberikan sanksi keras kepada beliau untuk memberhentikan sebagai Hakim Konstitusi, melihat potensi yang besar sekali untuk conflict of interest itu," kata perwakilan CALS Yance Arizona di Gedung MK, Jumat (6/2).

(ryn/kid)

[Gambas:Video CNN]