Megawati Wanti-wanti: Penjajahan Kini Hadir Lewat Algoritma dan Data

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mewanti-wanti bahwa penjajahan di masa kini hadir melalui algoritma dan data.

Megawati dalam seminar internasional 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11).

Oleh karena itu, dia menilai kolonialisme belum berakhir, hanya berganti wajah.

"Jika dulu penjajahan hadir dengan meriam dan kapal perang, maka kini ia datang melalui algoritma dan data," ujar Megawati seperti dikutip dari Antara.

Ia menautkan perjuangan dekolonisasi tahun 1955 dengan perjuangan menghadapi neokolonialisme digital abad ke-21.

"Dari Blitar ini, dari pusara Bung Karno [Presiden pertama RI Sukarno], saya menyerukan kepada dunia, mari kita bangun dunia baru! Dunia yang tidak diatur oleh algoritma tanpa hati nurani," tegas Megawati.

Ia menegaskan kecerdasan buatan atau akal imitasi (Artificial Intelligence/AI), big data, dan sistem keuangan digital lintas batas kini telah melahirkan bentuk baru dari imperialisme global.

Menurutnya negara-negara maju menjadi pemilik dan pengendali data, sedangkan negara berkembang hanya menjadi pengguna algoritma yang tidak mereka kuasai.

"Manusia direduksi menjadi angka, data menjadi komoditas," ucap dia yang kini dikenal pula sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Sejumlah riset internasional, salah satunya UNCTAD Digital Economy Report 2024, pun mendukung gagasan Megawati tersebut. Dalam riset itu dikatakan 70 persen data dunia kini dikendalikan oleh segelintir raksasa teknologi global, seperti Google, Amazon, Meta, dan Microsoft, yang sebagian besar berbasis di Amerika Serikat dan Eropa.

Sementara itu, negara berkembang seperti Indonesia menjadi pasar sekaligus pemasok data tanpa kedaulatan penuh atas infrastrukturnya.

Laporan media menemukan sebagian besar layanan penyimpanan awan (cloud) dan basis data pemerintah masih bergantung pada penyedia asing, yang menimbulkan risiko kebocoran dan ketergantungan strategis.

Megawati menyebut tantangan digital tersebut bukan semata persoalan ekonomi, melainkan persoalan kemanusiaan dan kedaulatan bangsa.

Menurutnya tanpa pengendalian terhadap teknologi dan data, kemerdekaan sejati dinilai sulit tercapai.

"Dunia membutuhkan a new global ethics, yakni aturan moral global baru, untuk menata kembali kekuasaan dalam ranah teknologi, ekonomi, dan informasi," ujar Megawati.

Keberanian moral dan Pancasila

Presiden kelima RI itu pun berpendapat Indonesia membutuhkan keberanian moral seperti yang pernah ditunjukkan Presiden pertama RI Sukarno alias Bung Karno. Menurutnya dunia kini memerlukan regulasi baru agar teknologi tidak menjadi alat penindasan bentuk baru.

Dia juga mengingatkan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman etik dunia digital.

Pancasila, menurutnya, merupakan falsafah universal yang menyeimbangkan antara dunia material dan spiritual, antara hak individu dan tanggung jawab sosial, serta antara kedaulatan nasional dan solidaritas antarbangsa.

Untuk itu, Megawati menegaskan kemajuan teknologi harus dibingkai dalam etika kemanusiaan. Menurut dia, dunia seharusnya tidak diatur algoritma tanpa hati nurani, tetapi oleh nilai-nilai Pancasila yang memuliakan kehidupan.

Dunia yang baru, sambung dia, bukan merupakan dunia yang tunduk pada mesin dan modal, melainkan dunia yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban.

(antara/kid)

[Gambas:Video CNN]