Ketua Banggar DPR Sebut APBN 2026 Masih Aman dan Terkendali

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih berada dalam jalur yang sehat dan terkendali, meski belakangan muncul berbagai isu terkait potensi pelebaran defisit hingga kekhawatiran APBN jebol.

Menurut Said, kritik dan alarm kewaspadaan yang disampaikan sejumlah pengamat maupun akademisi perlu diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi nasional. Namun, ia menilai sejumlah indikator ekonomi dan kinerja APBN justru menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah tekanan global.

"Di luar ekspektasi sejumlah pihak, nyatanya kita bisa tumbuh 5,6%. Memang ada faktor musiman, yakni ramadhan dan lebaran yang mendorong tingkat permintaan rumah tangga. Faktor musiman itu menggerakkan industri, perdagangan, transportasi, hotel dan restoran sebagai penopang pertumbuhan," ujar Said dalam keterangannya dikutip Senin (11/5).

Di sisi lain, belanja pemerintah pada kuartal I 2026 tercatat tumbuh 21,81 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26 persen. Menurutnya, langkah percepatan belanja tersebut layak diapresiasi karena mampu menggerakkan sektor industri, perdagangan, transportasi, hotel, dan restoran.

"Kuartal I 2026 belanja pemerintah bisa tumbuh 21,81% (yoy), dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26%. Strategi ini patut kita apresiasi," ujar Said.

Selain pertumbuhan ekonomi, Said menyebut sejumlah indikator lain juga menunjukkan resiliensi ekonomi nasional yang tetap terjaga. Neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus sebesar 5,5 miliar dolar AS dan telah bertahan positif selama 71 bulan berturut-turut. Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan juga masih bergerak positif.

Kinerja APBN kuartal I 2026 pun dinilai cukup solid. Pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen (yoy), ditopang penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun yang tumbuh 20,7 persen secara tahunan.

Said menjelaskan, dari selisih kurang bayar dan lebih bayar pajak, pemerintah bahkan masih mencatat surplus kurang bayar sebesar Rp13,38 triliun.

"Dengan demikian pemerintah masih punya 'tabungan' pajak lagi," katanya.

Meski demikian, ia mengakui tantangan masih muncul dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama akibat penurunan lifting migas dan rendahnya harga Indonesian Crude Price (ICP). Namun, kata dia, kondisi tersebut akan membaik pada kuartal II 2026 seiring kenaikan harga minyak dunia dan mulai pulihnya operasi hulu migas.

"Selebihnya PNBP non migas semuanya tumbuh positif. Kabar baiknya lagi, karena penerimaan pajak tumbuh positif, sehingga mampu menopang kebutuhan untuk percepatan belanja program dan modal," ujarnya.

Di sisi belanja negara, realisasi hingga kuartal I 2026 mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen (yoy). Mayoritas belanja berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,3 triliun yang difokuskan untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Strategi percepatan belanja itu memang berdampak pada pelebaran defisit APBN menjadi Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun Said menilai angka tersebut masih dalam batas aman dan terkendali.

"APBN 2026 merencanakan defisit sebesar Rp689,1 triliun setara 2,68 persen PDB," ujarnya.

Ia memperkirakan pemerintah akan memilih strategi refocusing anggaran di tengah tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah.

Dengan strategi tersebut, Said memproyeksikan defisit APBN hingga akhir tahun justru berpotensi lebih rendah dari target awal, yakni di kisaran 2,56 persen PDB atau sekitar Rp658,3 triliun.

"Karena pilihan ini, saya memperkirakan defisit APBN bahkan akan lebih rendah dari rencana, di kisaran 2,56% PDB, setara Rp658,3 triliun," kata Said.

Said juga meluruskan isu yang menyebut saldo APBN 2026 hanya tersisa Rp120 triliun. Menurutnya, Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp420 triliun masih utuh.

"SAL masih utuh sebesar Rp420 triliun, bahkan pemerintah menerima imbal hasil dari penempatan SAL tersebut dari bank himbara. Sesuai ketentuan Undang Undang APBN, SAL hanya bisa digunakan belanja bila ada persetujuan DPR," kata Said.

Meski optimistis terhadap kondisi fiskal nasional, Said mengingatkan pemerintah tetap perlu waspada menghadapi tantangan kuartal II 2026, mulai dari kenaikan harga komoditas hingga tekanan eksternal global.

Ia mendukung langkah safe mode yang dijalankan pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga penerbitan panda bond.

"Dengan kebijakan safe mode, dengan serta merta akan meredam kebutuhan pembiayaan yang besar di tahun ini. Pemerintah juga tidak dihadapkan pada situasi sulit untuk membiayai biaya dana (cost of fund) yang mahal," ujar Said.

Di sisi lain, Said menilai pemerintah perlu memanfaatkan momentum untuk memperkuat sektor-sektor utama penopang ekonomi nasional seperti manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Kelima sektor tersebut berkontribusi lebih dari 63 persen terhadap PDB nasional dan menyerap mayoritas tenaga kerja Indonesia.

Karena itu, ia mendorong arah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif melalui insentif dan pembenahan ekosistem investasi agar sektor-sektor tersebut tumbuh lebih kuat dan mampu menciptakan lapangan kerja formal dalam jumlah besar.

"Untuk itu, pemerintah perlu program quick win yang terukur untuk membangkitkan industri, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan," ujar Said.

(inh)

Add as a preferred
source on Google