Efisiensi Sebagai Ujian Kepemimpinan Presiden Prabowo

Selamat Ginting
Analis Politik Universitas Nasional (UNAS)

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Maret 2026 seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai respons situasional terhadap konflik di Timur Tengah. Lebih dari itu, pernyataan tersebut sebagai sinyal awal pemerintah mulai menyadari satu hal mendasar, yakni stabilitas nasional tidak bisa diasumsikan. Melainkan harus dikelola melalui langkah-langkah adaptif, bahkan jika itu menuntut pengorbanan politik.

Ketika Prabowo mencontohkan langkah Pakistan yang memangkas gaji pejabat, menerapkan kerja empat hari, dan memperluas work from home (WFH) sebagai respons krisis, sesungguhnya ia sedang membuka ruang diskursus yang lebih luas tentang: bagaimana negara merespons ancaman global dengan kebijakan domestik yang konkret dan terukur?

Namun, pertanyaan yang lebih penting bagi Indonesia bukan apakah langkah itu bisa ditiru, melainkan: sejauh mana keberanian politik untuk melangkah lebih jauh dari sekadar wacana?

Kebijakan Nyata

Konflik di Timur Tengah yang berdampak pada energi, rantai pasok, dan stabilitas ekonomi global memang belum secara langsung mengguncang Indonesia. Namun, seperti yang diingatkan Presiden Prabowo, rasa aman yang tidak diiringi langkah mitigasi justru menjadi titik lemah.

Dalam konteks ini, kebijakan penghematan energi seperti pengurangan konsumsi BBM (bahan bakar minyak) hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah membangun disiplin fiskal dan efisiensi birokrasi secara menyeluruh.

Belajar dari Pakistan, penghematan tidak berhenti pada aspek teknis, tetapi menyentuh simbol kekuasaan, seperti gaji pejabat dan elite politik. Di sinilah letak pesan moral sekaligus politik dalam situasi krisis, negara harus memberi contoh pengorbanan dari atas, bukan sekadar membebankan penyesuaian kepada masyarakat.

Pangkas yang Tidak Efisien

Jika pemerintah serius menjadikan krisis sebagai momentum adaptasi, maka langkah yang lebih berani perlu dipertimbangkan rasionalisasi struktur pemerintahan. Jumlah kementerian dan lembaga yang gemuk bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga efektivitas.