Drone Asing Masuk Daftar Hitam FCC, Pilot Komersial AS Terjepit

Liputan6.com, Jakarta - Industri drone di Amerika Serikat sedang menghadapi tekanan besar. Komisi Komunikasi Federal (FCC) resmi memperketat aturan dengan membatasi peredaran drone dan komponen buatan luar negeri.

Kebijakan ini langsung memukul pelaku industri yang selama ini bergantung pada produk impor. Melalui aturan baru, FCC memasukkan drone asing ke dalam daftar pengawasan keamanan nasional atau Covered List.

Akibatnya, model drone luar negeri terbaru tidak lagi bisa memperoleh izin sertifikasi FCC, yang menjadi syarat wajib untuk dipasarkan secara legal di AS.

Meski penggunaan drone yang sudah beredar di pasaran masih diperbolehkan, model yang telah mendapat persetujuan sebelumnya tetap dapat dijual.

Aturan baru ini secara praktis menghentikan masuknya produk drone asing di masa mendatang. DJI, produsen drone asal China yang menguasai mayoritas pasar AS, diperkirakan menjadi pihak paling merasakan dampaknya.

Mengutip dari Gizmochina, Rabu (24/.12/2025), sejumlah laporan menyebut pangsa pasar DJI di Amerika Serikat mencapai 70 hingga 90 persen, mencakup pengguna komersial, instansi pemerintah, hingga penggemar drone. Dominasi tersebut membuat banyak pilot kesulitan mencari alternatif yang setara dari produsen lokal.

Kebijakan FCC ini langsung menuai respons keras. Tercatat hampir setengah juta pilot drone komersial terdaftar secara resmi di Amerika Serikat. Mereka menggunakan drone untuk berbagai kebutuhan penting, mulai dari pemantauan proyek konstruksi, sektor pertanian, pemasaran properti, inspeksi fasilitas vital, hingga mendukung operasi keselamatan dan darurat.

“Saya pendukung berat produk buatan Amerika dan bahkan mengendarai truk Chevrolet,” ujar Eric Ebert, pemilik Falcon Unmanned, perusahaan pemantauan konstruksi di Indiana. “Namun faktanya, drone buatan Amerika belum mampu bersaing.”

Sejumlah operator kini mengambil langkah antisipatif dengan menyimpan drone, baterai, dan suku cadang. Seorang pilot yang bekerja di proyek energi surya dan angin mengaku telah menyimpan puluhan unit drone untuk memastikan bisnisnya tetap berjalan dalam beberapa tahun ke depan. “Kami tahu betul apa arti tahun 2026 bagi kami,” ujarnya.

Survei terbaru yang dilakukan Greg Reverdiau dari Pilot Institute terhadap sekitar 8.000 pilot komersial menunjukkan dampak yang mengkhawatirkan.

Sebanyak 43 persen responden menilai larangan ini akan berdampak “sangat negatif” hingga berpotensi membuat bisnis mereka bangkrut. Sementara itu, 85 persen menyebut usaha mereka hanya mampu bertahan maksimal dua tahun tanpa akses ke drone asing baru.

Di tengah petisi yang mulai diajukan ke Kongres dan Gedung Putih, para pilot memperingatkan bahwa tanpa solusi dan alternatif domestik yang kompetitif, kebijakan FCC berisiko melemahkan industri drone yang kini menjadi bagian penting dari infrastruktur modern dan respons darurat di Amerika Serikat.

Raksasa drone global, DJI, menghadapi ancaman larangan total di Amerika Serikat (AS) menyusul mandeknya audit penilaian risiko yang diamanatkan pada National Defense Authorization Act (NDAA).

Meskipun hampir setahun berlalu, pemerintah AS belum memulai proses audit tersebut. Bahkan jika audit dimulai sekarang, nasib DJI tetap berada di ujung tanduk karena tenggat waktunya berakhir pada Desember 2025.

DJI sempat bernapas lega pada Desember 2024 ketika Countering CCP Drones Act tidak dimasukkan dalam NDAA Tahun Fiskal 2025 yang disahkan Kongres AS.

Alih-alih larangan secara langsung, NDAA mengamanatkan dilakukannya "penilaian risiko" dalam waktu satu tahun sebelum keputusan akhir akan dibuat. Jika DJI gagal dalam penilaian tersebut, larangan akan diberlakukan. Demikian seperti dikutip dari PetaPixel, Selasa (11/11/2025).

Sejak awal, DJI menyambut baik audit ini. Namun, selama hampir satu tahun, perusahaan tersebut tidak melihat adanya pergerakan dari pemerintah AS untuk memulai penilaian risiko.

Pada April 2025, DJI telah memperingatkan jika penilaian tidak segera dimulai, prosesnya mungkin tidak akan berjalan adil karena auditor akan merasa terdesak waktu.

"Kami menyambut baik pengawasan dan yakin produk kami dapat bertahan dari pengawasan paling ketat mereka," ujar juru bicara DJI kepada PetaPixel.

"Kami merasa bahwa orang-orang yang mata pencariannya bergantung pada produk DJI berhak atas evaluasi yang adil dan tepat waktu untuk menghilangkan keraguan terhadap perusahaan kami dan meyakinkan pelanggan DJI serta publik AS bahwa drone DJI aman dan terjamin," ia melanjutkan.

Dua bulan kemudian--dengan sisa waktu hanya enam bulan sebelum tenggat waktu audit berakhir pada Desember 2025--DJI kembali mendesak lembaga-lembaga terkait untuk memulai audit yang diamanatkan.

"Jika tidak ada lembaga yang maju dan menyelesaikan tinjauan sebelum batas waktu Desember 2025, ketentuan NDAA dapat memicu larangan otomatis terhadap DJI—bukan karena kesalahan kami, melainkan hanya karena tidak ada lembaga yang memilih untuk mengambil tugas meninjau produk kami," tegas DJI.

Tidak ada perkembangan signifikan hingga Juli 2025, ketika DJI mengetahui bahwa anggota parlemen ingin mempercepat waktu audit menjadi 30 hari.

"Meskipun belum ada indikasi formal bahwa proses peninjauan yang diamanatkan telah dimulai, desakan baru-baru ini dari anggota parlemen pada 10 Juli mendesak Kantor Direktur Intelijen Nasional untuk menyelesaikan tinjauan dalam waktu 30 hari," kata DJI.

"Seruan untuk urgensi ini pada prinsipnya disambut baik, tetapi menimbulkan kekhawatiran serius tentang kompromi kredibilitas tinjauan," klaim DJI.

Perusahaan menekankan bahwa penilaian yang kredibel memerlukan waktu untuk meninjau bukti dan harus mencakup peluang yang berarti untuk keterlibatan, klarifikasi, dan dialog yang bertanggung jawab.

Mereka mendesak pembuat kebijakan untuk memastikan tinjauan ini transparan, didasarkan pada bukti, dan tidak tergesa-gesa.