China Perluas Target Antikorupsi, Pejabat dengan Anak di Luar Negeri Diawasi Ketat

JAKARTA - Kampanye antikorupsi China terus meluas dalam beberapa tahun terakhir, termasuk sejak awal 2026 hingga saat ini. Apa yang awalnya menyasar pejabat dan “harimau” besar, kini bergerak ke wilayah yang lebih sensitif, yakni kehidupan pribadi serta hubungan luar negeri para pejabat publik.

Dalam setahun terakhir, Beijing secara diam-diam memperluas pengawasan yang sebelumnya berfokus pada kategori “pejabat telanjang”—sebutan bagi pejabat yang pasangan dan anak-anaknya tinggal di luar negeri—menjadi kelompok baru yang secara internal disebut sebagai “pejabat semi-telanjang". Istilah ini merujuk pada pejabat yang anaknya menetap di luar negeri, sementara ayah ibunya tetap tinggal di China.

Baca Juga: Penyelidikan Militer China: Konsolidasi Kekuasaan atau Tanda Keretakan?

Dikutip dari Mekong News, Rabu (4/3/2026), perluasan ini mencerminkan pengetatan disiplin politik di bawah kepemimpinan Presiden China Xi Jinping, yang selama lebih dari satu dekade telah membentuk ulang birokrasi, badan usaha milik negara, dan militer melalui kampanye antikorupsi berskala luas.

Sejak lama, “pejabat telanjang” berada dalam pengawasan ketat. Pada 2014, organ kepegawaian Partai Komunis China (PKC) mengeluarkan aturan yang melarang mereka dipromosikan atau menduduki posisi kunci di lembaga partai, militer, maupun perusahaan milik negara. Alasannya jelas: anggota keluarga di luar negeri berpotensi menjadi saluran pemindahan kekayaan ilegal atau titik tekanan pengaruh asing.

Kini, menurut sejumlah sumber yang mengetahui tinjauan internal, inspeksi telah diperluas. Sejak awal tahun lalu, survei dan pemeriksaan latar belakang dilakukan di berbagai lembaga pemerintah dan BUMN untuk memetakan koneksi luar negeri para pejabat senior dan eksekutif.

Perubahan Fokus

Departemen Organisasi Pusat, sebuah lembaga yang berperan sebagai penjaga gerbang penunjukan jabatan di PKC, dilaporkan melakukan survei nasional pada paruh pertama tahun lalu, dengan fokus pada pejabat di “posisi kritis". Penekanannya, menurut sumber internal, lebih pada pencegahan risiko ketimbang pembuktian pelanggaran.