Alasan Dedi Mulyadi Pangkas Besar Dana Hibah Pesantren di Jawa Barat

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memangkas besar-besaran alokasi dana hibah untuk pesantren dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Kini, tersisa dua lembaga keagamaan yang tercatat sebagai penerima hibah, yakni Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Jawa Barat dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik. Sebelumnya, jumlahnya mencapai 370 lembaga.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan keputusan ini merupakan langkah strategis untuk membenahi sistem tata kelola hibah yang selama ini tidak cukup merata.

"Itu adalah bagian dari upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola. Gitu, loh. Tata kelolanya bagaimana? Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga," kata Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (23/4).

Menurut Dedi, ada ketimpangan dalam penyaluran hibah. Selama ini, kata dia, penyaluran dana hibah hanya menguntungkan segelintir yayasan yang memiliki kedekatan politik.

"Makanya saya sudah rapat tuh dengan Kemenag seluruh Jawa Barat. Ke depan, kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan," ucap dia.

Dedi mengungkapkan banyak yayasan yang memiliki akses secara politik mendapatkan dana dalam jumlah besar hingga puluhan miliar rupiah. Sementara itu, ada lembaga lain yang tak tersentuh bantuan.

"Kalau dibuka itu mah jadi ramai malah. Coba ada yayasan yang terimanya Rp2 miliar, Rp5 miliar. Ada yang Rp25 miliar, ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka Rp50 miliar," ujar politisi Gerindra itu.

Tak hanya itu, Pemprov Jawa Barat menemukan adanya yayasan bodong yang juga menerima dana hibah. Dia menegaskan proses pemberian dana hibah ini harus berlandaskan pada nilai-nilai agama.

Dedi pun mengatakan ke depannya bantuan hibah akan difokuskan untuk pembangunan lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah tsanawiyah (mts) yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan atau politik.

"Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, tsanawiyah-tsanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik," ucapnya.

Adapun pemangkasan ini sejalan dengan kebijakan efisiensi APBD Jabar 2025 sebesar Rp5,1 triliun. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan bahwa dana tersebut akan dialihkan ke sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025, alokasi hibah untuk Sub Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual yang semula sebesar Rp153,580 miliar, kini dipangkas hingga hanya tersisa Rp9,250 miliar. Total anggaran hibah di bawah Biro Kesejahteraan Rakyat juga merosot dari Rp345,845 miliar menjadi Rp132,510 miliar.

(kay/tsa)

[Gambas:Video CNN]