Wamendagri Minta IPDN Konsisten Lahirkan Kader Pemerintahan Kompeten

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah berharap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) konsisten menghasilkan kader aparatur pemerintahan yang kompeten guna mendukung program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Peran tersebut dinilai strategis mengingat kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di berbagai daerah.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-70 IPDN di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (31/3).

Menurut Wiyagus, lulusan IPDN dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak birokrasi yang akan bertugas di berbagai wilayah Indonesia.

"Guna memastikan kehadiran negara dan keberhasilan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali," ujarnya.

Sejalan dengan perkembangan zaman, Wiyagus juga menekankan pentingnya penguatan kompetensi aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Transformasi digital yang terus berkembang menuntut aparatur pemerintah memiliki kemampuan adaptif agar pelayanan publik semakin efektif dan efisien.

"Hanya dengan cara demikian, alumni IPDN akan memiliki kekuatan daya saing yang dapat diandalkan dalam memasuki era kompetisi global yang ketat dan penuh tantangan," ujarnya.

Dalam kesempatan ini ia juga berpesan agar momentum dies natalis menjadi ajang refleksi untuk mematangkan langkah strategis IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang inovatif dan berdaya saing.

Tak lupa, ia berharap IPDN terus berbenah dalam berbagai bidang, terutama terkait penataan dan penyempurnaan kurikulum pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan yang terintegrasi.

Di sisi lain, Wiyagus menyinggung kiprah penting IPDN dalam sejumlah isu kemanusiaan di Indonesia. Teranyar, IPDN turut mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dengan mengirimkan praja ke lokasi terdampak.

Langkah tersebut mencerminkan peran penting IPDN dalam upaya pemulihan tata kelola pemerintahan di wilayah bencana.

"Hal ini membuktikan bahwa IPDN adalah lembaga yang responsif dan tangguh dalam menghadapi krisis nasional," tegasnya.

Sebagai informasi, sidang tersebut turut diisi dengan penyampaian orasi ilmiah dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Rektor IPDN Halilul Khairi, para guru besar dan anggota senat IPDN, serta civitas academica IPDN.

(inh)

Add as a preferred
source on Google