Wamendagri Komunikasi dengan Menhut Terkait Kasus Mahkota Cenderawasih

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan bahwa dirinya sempat melakukan komunikasi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk membahas insiden pembakaran mahkota Cenderawasih di Kota Jayapura, Papua, Senin (27/10).

Langkah ini dilakukan guna memperoleh penjelasan sekaligus menyampaikan perhatian dan empati pemerintah terhadap peristiwa yang menyentuh nilai-nilai budaya masyarakat Papua.

Peristiwa pembakaran mahkota Cenderawasih tersebut memicu gelombang kekecewaan di kalangan masyarakat Papua karena dianggap menyinggung nilai-nilai yang melekat kuat di Tanah Papua.

Ribka menilai insiden itu bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan simbolik bagi masyarakat yang menghormati Cenderawasih sebagai lambang kehidupan, kehormatan, dan jati diri.

"Kami menerima banyak atensi dari masyarakat Papua dari berbagai kalangan. Karena itu saya langsung berkomunikasi dengan Pak Menteri Kehutanan. Saya menjelaskan bahwa tindakan ini telah melukai hati masyarakat Papua," ujar Ribka Haluk di Jakarta dikutip Selasa (28/10).

Ribka menjelaskan, pemerintah memahami bahwa pemusnahan barang-barang tertentu yang berasal dari satwa dilindungi merupakan bagian dari penegakan aturan konservasi. Namun, ia menilai pelaksanaannya kali ini kurang memperhatikan aspek sosial, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Papua.

"Kami tahu ada aturan pemusnahan, tapi kurang sosialisasi dan pengawasan. Tujuannya baik, tetapi caranya tidak elok. Akibatnya, masyarakat merasa dicederai," ujarnya tegas.

Menanggapi komunikasi tersebut, Menhut Raja Juli Antoni segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Papua atas tindakan pembakaran mahkota Cenderawasih yang dilakukan oleh aparat teknis di bawah Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Langkah cepat dan sikap terbuka tersebut diapresiasi oleh Ribka, yang menilai respons Menhut menunjukkan tanggung jawab moral dan politik terhadap masyarakat serta menjadi bentuk komitmen untuk melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Saya memberikan apresiasi karena persoalan ini langsung direspons oleh Pak Menteri. Ada komitmen dan keseriusan untuk menjadikan kejadian ini sebagai evaluasi agar tidak terulang kembali," kata Ribka.

Ia menambahkan, Menhut juga menaruh perhatian besar terhadap penempatan pejabat teknis Kemenhut di wilayah Papua dengan menekankan pentingnya sensitivitas budaya bagi siapa pun yang bertugas di Tanah Papua.

"Pak Menteri menyampaikan bahwa ke depan, siapa pun yang bekerja di Papua harus peka terhadap kultur, budaya, dan sosial masyarakat setempat. Kalau tidak peka, maka akan terjadi hal-hal yang kontraproduktif seperti ini," tuturnya.

Dalam kesempatan ini ia mengusulkan agar Kemenhut bersama pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) terkait tata cara pemusnahan benda bernilai budaya agar dilakukan secara lebih bermartabat.

Selain itu, Ribka mendorong agar Pemda, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) memberikan perhatian lebih dengan menyusun Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang secara spesifik melindungi simbol-simbol budaya, termasuk pengaturan perdagangan benda yang mengandung unsur satwa dilindungi.

Di akhir pernyataannya, Ribka Haluk menyampaikan kembali apresiasi atas permohonan maaf terbuka dari Menteri Kehutanan dan berharap masyarakat Papua dapat menerimanya dengan hati yang lapang - sembari menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang di masa depan.

"Dengan rasa hormat, Pak Menteri Kehutanan telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua. Kiranya ini dapat diterima dengan tangan terbuka, dengan catatan agar hal seperti ini tidak terulang kembali," pungkasnya.

(inh)