Wakil MPR soal Pilkada Langsung: Rakyat Hanya Disuguhi Amplop

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno menilai usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD telah sesuai dengan sila keempat Pancasila.

Eddy menilai usulan itu konstitusional. Oleh karenanya, dia memandang pihak yang tak sependapat bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya bicara sebagai pimpinan MPR, bahwa kalau kita bicara pemilihan secara keterwakilan itu ada di dalam sila keempat Pancasila kita, musyawarah untuk mufakat 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'," kata Eddy di kompleks parlemen, Senin (29/12).

"Nah ini yang menurut saya salah satu hal yang perlu kita jadikan pertimbangan," imbuhnya.

Sebagai mantan sekjen partai yang telah menjabat selama 10 tahun, Eddy mengungkap sejumlah masalah dalam pelaksanaan pilkada langsung. Dua di antaranya yakni, money politics dan politik dinasti.

Menurut dia, pilkada langsung juga kerap diwarnai dengan politik identitas yang membelah masyarakat.

"Kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal. Satu, money politics. Dua, politik dinasti. Dan pada saat itu ada politik identitas yang sangat besar intensitasnya ketika Pilkada itu dilaksanakan secara langsung," katanya.

Dia meyakini pelaksanaan pilkada tak langsung atau melalui DPRD bisa menyelesaikan sejumlah masalah tersebut. Meski mengambil hak rakyat, Eddy menyebut pilkada langsung selama ini telah membawa banyak dampak negatif bagi rakyat.

"Karena masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako untuk memilih siapapun yang akan menjadi calon kepala daerahnya," kata dia.

"Ini menjadi bahan kajian bagi kita semua, tetapi ini adalah hal yang layak untuk dikaji sehingga nanti output-nya itu adalah untuk memperbaiki kualitas dari demokrasi kita, kualitas dari pemilihan kepala daerah kita," imbuh Eddy.

Wacana pilkada lewat DPRD kembali bergulir setelah Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) beberapa waktu lalu. Salah satu rekomendasi rapimnas adalah mendorong pilkada tak langsung atau via DPRD dan koalisi permanen.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan rekomendasi itu disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan tetap menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.

"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Bahlil di Rapimnas Golkar itu.

Selain Golkar, wacana itu didukung Gerindra, PAN, dan PKB. Sedangkan, PDIP dan Demokrat menolak tegas, PKS mengusulkan variasi, dan NasDem belum angkat suara.

Sementara itu, DPR akan memulai pembahasan RUU Pemilu, yang di dalamnya mencakup UU Pilkada, pada 2026 mendatang. Nantinya, delapan fraksi DPR akan mengkaji usulan perubahan sistem pilkada, bersama sejumlah isu lain, termasuk soal pemisahan pemilu nasional dan daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

(thr/isn)

[Gambas:Video CNN]