Wacana Kirim Anak Nakal ke Barak Militer Jadi Kebijakan Nasional, JPPI: Ciptakan Generasi Patuh Buta

JAKARTA - Pemerintah berencana menjadikan program barak militer bagi anak nakal sebagai program nasional. Program ini digaungkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Sebelumnya, program ini telah dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi .

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai bahwa usulan ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia dan pengakuan memalukan atas kegagalan total Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menjalankan mandatnya.

"Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi? Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistik," tegas Ubaid dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (9/5/2025).

Ubaid mengatakan jika program barak militer benar-benar diterapkan, ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Kemendikdasmen telah angkat tangan dan gagal total dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk mendidik generasi penerus bangsa.

Sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak, tempat mereka belajar dengan gembira, berinteraksi secara sehat, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan membangun karakter yang kuat melalui pendidikan yang humanis dan beradab.

"Memaksakan model barak militer yang sarat dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak, mematikan nalar kritis, dan menciptakan generasi yang patuh buta tanpa memiliki kemerdekaan berpikir," kata Ubaid.

Karena itu, JPPI dengan tegas menyatakan bahwa usulan ini adalah kemunduran peradaban dan bentuk keputusasaan yang memalukan dari pemerintah.

"Kami menuntut pembatalan total wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional," kata Ubaid.

Ubaid pun mengatakan JPPI meminta pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak yang menggagas ide sesat ini. "Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbudristek yang terbukti gagal dalam menjalankan misinya."