Suahasil: Penyelundupan Beras Impor Nodai Swasembada Pangan

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa praktik penyelundupan beras impor secara nyata telah menodai capaian swasembada pangan nasional yang dibangun lewat kerja keras petani dan kebijakan ketahanan pangan dalam negeri. Penegasan itu menyusul serangkaian penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang menggagalkan penyelundupan 30 kontainer beras dan garam serta 1.435 bale pakaian bekas dengan total nilai Rp27,339 miliar.

“Kalau beras diselundupkan masuk, itu sebenarnya menodai swasembada pangan Indonesia. Kita bekerja di sisi kebijakan, para petani kita bekerja menanam padi dengan produktivitas yang tinggi, lalu masuk beras-beras ilegal seperti ini, ini menodai sekali,” tegas Suahasil dalam konferensi pers di kantor pusat Bea Cukai, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Baca Juga: Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Beras, Garam, dan Pakaian Bekas Senilai Rp27,3 Miliar

Pemerintah saat ini terus memperkuat perlindungan terhadap sektor pertanian domestik yang tengah berupaya mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri. Suahasil menekankan bahwa masuknya beras ilegal tidak hanya mengacaukan tata niaga, tetapi juga mencederai kerja keras petani dalam memacu produktivitas lahan.

“Ini dilakukan karena pasar Indonesia yang sangat besar dan menggiurkan untuk semua pemain dunia di berbagai macam negara. Karena itu kita harus melindungi pasar kita yang besar dan daya belinya terus meningkat ini,” ujar Suahasil.

Berdasarkan data penindakan komoditas pangan, operasi pertama dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada 19 Agustus 2026 terhadap pengajuan impor PT TI. Importir tersebut memberitahukan muatan 15 kontainer seberat 412,5 ton asal India sebagai ammonium chloride, namun pemeriksaan fisik dan laboratorium mendapati muatan sebenarnya berupa 202.450 kilogram beras dan 211.000 kilogram garam senilai Rp7,853 miliar.