Soroti Kebijakan Trump, Evita Minta Pemerintah Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk meminimalisir dampak negatif tarif impor baru Amerika Serikat (AS). Bahkan, menjadikan momentum ini peluang bagi memperkuat sektor industri dalam negeri.

“Saran kami sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama, ini yang menjadi concern kita, industri kita akan makin tertekan, dan taruhannya tenaga kerja,” kata Evita, Jumat (4/4/2025).

Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan ini menanggapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025 waktu setempat. Alibat kebijakan itu, Indonesia terkena tarif timbal balik sebesar 32%. Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai USD14,34 miliar pada 2024.

Menurut Evita, penguatan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan konsisten meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan insentif bagi industri yang terkena dampak tarif agar tetap kompetitif, meningkatkan kualitas produk ekspor, dan hilirisasi industri agar ekspor bernilai tambah tinggi.

Kemudian konsisten mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor berkurang. Termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri yang bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja.

Di samping itu, Evita meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis diantaranya adalah melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan Amerika Serikat untuk mencari solusi terbaik seperti perundingan ulang tarif. “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah Amerika Serikat,” katanya.

Indonesia juga disarankan menggunakan forum internasional seperti WTO dan ASEAN untuk menekan AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tarifnya, serta berkoordinasi dengan negara-negara yang terkena dampak tarif untuk membentuk strategi bersama dan mendorong perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara yang lebih terbuka terhadap produk Indonesia.

“Kita juga perlu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang ekspor baru,” ucapnya.

Diakui, produk ekspor Indonesia selama ini sangat mengandalkan pasar AS untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya. Selain AS, dua negara lain yaitu China dan India juga menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94% dari total ekspor nonmigas nasional. “Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita perlu mencari pasar baru dan membuka peluang ekspor baru sehingga ketika terjadi masalah produk ekspor kita tetap aman,” ujar Evita.

(cip)