Sineas Girry Pratama Hadiri Rapat DPR, Curhat Film PH Kecil Susah Dapat Tanggal Tayang di Bioskop

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama pelaku industri perfilman di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rapat ini membahas berbagai persoalan dalam ekosistem perfilman Indonesia, dari distribusi, ruang tayang bagi rumah produksi kecil, dan dukungan pemerintah untuk perkembangan ide kreatif sineas muda. Dalam forum, sineas Girry Pratama berharap pemerintah menciptakan sistem distribusi lebih adil bagi seluruh rumah produksi (PH), khususnya PH independen yang selama ini kesulitan memperoleh akses layar bioskop.

Rapat ini membuka peluang baru bagi perkembangan industri film nasional. Girry Pratama menyatakan dukungan pemerintah dibutuhkan agar sineas baru lebih berani menghadirkan ide-ide kreatif tanpa waswas film mereka tak dapat kesempatan tayang di bioskop.

“Rapat kemarin membuka peluang baru untuk ekosistem film yang lebih baik. Dengan dukungan pemerintah, pemain-pemain baru akan lebih berani mengembangkan ide kreatif dalam pembuatan film ke depan,” kata Girry Pratama kepada awak media di Jakarta.

Produser film Kain Kafan Hitam menjelaskan, selama ini banyak rumah produksi kecil mengalami hambatan karena ketidakpastian distribusi film. Kondisi ini membuat sejumlah kreator ragu mengembangkan karya baru. “Namanya ide itu tak terbatas dan tak bisa dibatasi. Kalau ada pemain baru ingin bikin film, jangan langsung dibatasi hanya karena dianggap belum punya pasar. Kalau film pertama belum sukses, bukan berarti mereka tak bisa belajar dan berkembang,” beri tahunya.

Industri film turut membuka lapangan kerja dan menopang pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Karenanya, pemerintah diharapkan menghadirkan regulasi yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis bioskop dan keberlangsungan rumah produksi kecil.

“Kami paham bioskop juga perusahaan swasta yang harus mencari keuntungan. Tapi jangan sampai hanya PH besar yang terus tumbuh, sementara PH kecil kesulitan bertahan,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Girry Pratama mempertanyakan standar penilaian film yang dianggap tak layak tayang. Menurutnya, ketidakjelasan sistem membuat banyak rumah produksi menanggung kerugian besar akibat biaya operasional terus berjalan.

“Kalau film sampai tiga atau empat tahun belum tayang, kami harus tetap menanggung biaya operasional, menggaji karyawan marketing hingga tim medsos. Kalau terus seperti ini, banyak PH kecil yang tidak mampu bertahan,” Girry Pratama mengingatkan.

7 Potret Dapur dan Jemuran Mini Rumah Indah Permatasari dan Arie Kriting, Minimalis