Ratas di Hambalang, Prabowo Perintahkan Segera Pangkas Anak Cucu BUMN

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali memerintahkan segera melakukan pemangkasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mengurangi lapisan manajemen serta anak dan cucu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pengambilan keputusan. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) di di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).

"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," demikian keterangan Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram resminya dikutip Senin (10/8/2026).

Baca Juga: Danantara Pangkas Ribuan BUMN Jadi 200-300 Entitas, Langkah Rasional Selamatkan Aset Negara

Pemangkasan struktur tersebut ditujukan agar proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN menjadi lebih cepat, produktivitas meningkat, serta efisiensi perusahaan dapat lebih terjaga. Rapat terbatas tersebut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Alius Mantiri, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam pertemuan itu, Simon melaporkan perkembangan program mandatori Biodiesel 50 (B50) kepada Presiden Prabowo. Program pencampuran bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit sebesar 50% dengan solar tersebut mulai berlaku secara efektif sejak 1 Juli 2026 dan diluncurkan pada 9 Juli 2026.

Baca Juga: Danantara Mulai Merger Empat Perusahaan Pengelola Aset BUMN

Sekretariat Kabinet menyebut Pertamina turut melaporkan kesiapan infrastruktur dalam rangka persiapan mandatori bioetanol yang tengah disiapkan pemerintah. Program tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Instruksi perampingan BUMN ditujukan kepada Pertamina, PLN dan BUMN lain. Pemerintah berharap penyederhanaan struktur korporasi dapat mengurangi birokrasi internal, mempercepat proses bisnis, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan milik negara.

(nng)