Purbaya soal Independensi BI Terkait Thomas Djiwandono: Saya Nggak Akan Meres Bank Sentral

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis kekhawatiran sejumlah ekonom terkait potensi terganggunya independensi Bank Indonesia (BI) menyusul rencana pertukaran jabatan antara Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Deputi Gubernur BI Juda Agung. Menurut Purbaya, sistem pengambilan keputusan di BI memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat.

"Satu bisa mengendalikan tujuh nggak? Nggak bisa kan seandainya Gerindra pun. Itu kan pasti akan debat, akan diskusi, nanti kalau kepepet voting. Jadi pasti akan dikontrol dari dalam juga. Kebijakan fiskal dan moneter kan nanti kalau orangnya ke sana, Pak Tommy kan pasti lebih independen, lebih bebas. Pasti dia enggak akan ke Gerindra lagi tuh kalau dugaan saya ya," ujar Purbaya di sela-sela makan siang, Selasa (20/1/2026).

Baca Juga: Video Menkeu Purbaya Resmikan Pinjol Dipastikan Hoaks

Ia menegaskan, kebijakan moneter BI ditentukan melalui keputusan kolektif kolegial Dewan Gubernur sehingga tidak dapat dikendalikan oleh satu individu, meskipun berasal dari latar belakang politik tertentu. Menanggapi sorotan terhadap status Thomas sebagai pengurus aktif Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya memastikan seluruh ketentuan hukum akan dipatuhi. Ia menyebut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) secara jelas mengatur syarat independensi pejabat BI.

"Syaratnya apa di undang-undang? Di undang-undang P2SK-nya nggak boleh. Pasti dia mundur nanti kan, kan gampang, selesai. Saya pikir sebelum fit and proper sudah mundur kalau aturan seperti itu. Nggak ada masalah," tegasnya.

Purbaya juga membantah kekhawatiran bahwa kedekatan Thomas dengan pemerintah akan membuat BI dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pembiayaan program tersebut telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).