Percepat Terbentuknya Ekosistem Pasar Karbon Nasional yang Kredibel, Transparan, dan Berdaya Saing

JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus memperkuat fondasi implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Regulasi ini membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan pasar karbon Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk mewujudkan pasar karbon nasional yang transparan, kredibel, dan berintegritas. Kehadiran SRUK diharapkan dapat memperkuat tata kelola pasar karbon sekaligus memastikan manfaat ekonomi karbon dapat dirasakan oleh masyarakat.

Di sisi lain, penerapan berbagai kebijakan carbon pricing di tingkat global, termasuk Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa, semakin menjadikan karbon sebagai faktor strategis yang memengaruhi akses pasar, investasi, dan daya saing industri. Perkembangan tersebut mendorong dunia usaha untuk tidak lagi memandang pengelolaan emisi sebagai sekadar kewajiban kepatuhan, tetapi sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Baca Juga: Bursa Karbon Sudah Meluncur, Bagaimana Kabar Pajak Karbon?

Dalam sambutannya, Sihol Aritonang, President IBCSD sekaligus President Director RAPP yang diwakili oleh Indah Budiani, Direktur Eksekutif IBCSD, menekankan bahwa bagi dunia usaha, pasar karbon perlu dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya saing industri di tengah meningkatnya tuntutan dekarbonisasi global.

"Bagi dunia usaha, pasar karbon menjadi instrumen yang dapat mempercepat investasi dekarbonisasi. Ketika perusahaan mampu mengelola emisi dengan baik dan memperoleh akses terhadap pasar karbon yang kredibel, mereka tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga membuka peluang pembiayaan, inovasi, dan akses ke pasar global," sebut Indah Budiani.