Pakar di Sidang Sahroni Cs: Ada Penggiringan Opini di Demo Agustus

Jakarta, CNN Indonesia --

Analis media sosial dan pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi menyebut ada penggiringan opini dalam gelombang demo 25-31 Agustus di sejumlah daerah yang diwarnai ricuh hingga menewaskan 10 korban jiwa.

Hal itu disampaikan Fahmi dalam sidang dugaan pelanggaran etik terhadap lima anggota DPR nonaktif di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Fahmi mengatakan ada pihak-pihak melalui akun anonim di media sosial yang memanfaatkan momentum gelombang demo tersebut.

"Jadi saya lihat memang ada penggiringan opini dari awal yang sudah diciptakan, oleh akun siapa, ya tadi akun-akun anonim juga memang," kata Fahmi.

Fahmi menyebut Drone Emprit sempat merilis hasil analisis terkait peristiwa yang ia sebut sebagai Agustus kelabu. Hasilnya, menurut dia, isu-isu terkait demo itu telah muncul sejak 10 Agustus.

Narasi semula dimainkan oleh serikat buruh yang akan menggelar demo pada 25 Agustus. Isunya kemudian terus menguat pada 14 Agustus. Namun, serangannya kala itu mulai diarahkan ke DPR.

"Saya lihat ini seperti bukan dari buruh ya. Misalnya mulai diarahkan ke DPR. Mulai diarahkan serangannya ke wakil rakyat kemudian seperti yang kita lihat tadi," kata Fami.

"Tapi belum sampai seperti itu. Kemudian naik pesat sekali, saya menggunakan kata kunci, terkait dengan Agustus demo, unjuk rasa Agustus itu, pesat tanggal 19, naik pesat sekali tanggal 20 pesan banget," imbuhnya.

Fahmi mengingatkan bahwa isu yang berkembang di media sosial, sekalipun hoaks, bisa dianggap kebenaran jika tak segera diklarifikasi. Kondisi itulah yang menurutnya terjadi pada demo Agustus.

"Pada saat kayak ada joget-joget kayak tadi, kita lihat saya juga heran ini kenapa kalau seandainya salah tidak ada klarifikasi cepat. Klarifikasi itu datang lama sekali," katanya.

MKD DPR kembali menggelar sidang lanjutan dalam kasus dugaan pelanggaran etik lima anggota DPR nonaktif buntut gelombang demo 25-31 Agustus.

Sidang pendahuluan tersebut mengundang para saksi hingga ahli. MKD meminta keterangan mereka terkait dugaan pelanggaran etik lima anggota DPR saat sidang bersama DPD 15 Agustus 2025 dan pernyataan terkait tunjangan DPR.

Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, serta Adies Kadir dari Fraksi Golkar dinonaktifkan sebagai anggota DPR oleh partai mereka masing-masing buntut gelombang demo 25-31 Agustus.

Penonaktifan mereka dilakukan atas desakan publik karena mereka dinilai tak empati kritik masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah maupun kinerja DPR.

(fra/thr/fra)

[Gambas:Video CNN]