MPR Putuskan Tidak Gelar Ulang Final Cerdas Cermat di Kalbar

Jakarta, CNN Indonesia --

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan untuk tidak menggelar ulang final lomba cerdas cermat sosialisasi empat pilar di Kalimantan Barat (Kalbar) buntut polemik penjuriannya pada 9 Mei lalu.

MPR menegaskan keputusan itu dilakukan setelah rencana lomba ulang itu ditolak oleh SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas selaku peserta.

"Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan hari ini kita rapat, tadi dengan pimpinan MPR lengkap, memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan kedua sekolah ini," ujar Ketua Badan Sosialiasi MPR, Abraham Liyanto dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Senin (18/5).

Menurut Abraham, MPR sebelumnya telah menerima kunjungan SMAN 1 Pontianak pada 14 Mei dan SMAN 1 Sambas pada 15 Mei. Keduanya menyatakan sikap resmi untuk menolak menggelar ulang final lomba tersebut.

Sebagai jalan tengah, lanjut dia, MPR memastikan akan mengevaluasi pelaksanaan lomba ke depan. Salah satunya dengan menunjuk juri independen dari luar MPR.

Menurut dia, juri akan diambil dari unsur akademisi masing-masing daerah. Mereka nantinya adalah para akademisi, dosen, hingga pakar hukum.

"Maka, kesimpulan lomba ini kita akan teruskan dengan meningkatkan kualitasnya lebih bagus, dengan pengaturannya lebih baik, dan juri yang profesional," ujar Abraham.

MPR sebelumnya memutuskan bakal menggelar ulang final cerdas cermat antar SMA di Kalimantan Barat buntut polemik penjurian yang viral dan menjadi sorotan.

Keputusan itu disampaikan Ketua MPR, Ahmad Muzani dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Rabu (23/5). Muzani menegaskan pihaknya telah mengambil keputusan dan telah mengevaluasi kasus tersebut.

"Lomba cerdas cermat (LCC) di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang," kata Muzani.

Duduk perkara

Insiden viral dalam final lomba cerdas cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat itu bermula saat dewan juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama oleh regu B dan C dalam pertanyaan rebutan.

"Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?" tanya pembawa acara dikutip dari YouTube MPR, Senin (11/5).

Grup C dari SMAN 1 Pontianak yang menekan bel terlebih dahulu menjawab bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

Namun, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita selaku dewan juri memberi nilai -5 atau menyalahkan jawaban Grup C itu.

Pertanyaan itu kemudian dilempar dan dijawab regu B dengan memberikan jawaban yang sama. Namun, juri memberikan 10 poin atau membenarkan jawaban mereka. Salah satu peserta di regu C pun langsung memprotes. Mereka menunjukkan ekspresi bingung lantaran jawabannya disalahkan meski sama.

Dyastasita tetap kekeuh dan beralasan jawaban regu C tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Grup C pun kembali memprotes dengan mengatakan jawaban awal telah menyertakan Dewan Perwakilan Daerah. Namun, Dyastasita tidak mengubah keputusannya.

Sementara dewan juri lainnya, yakni Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni justru meminta agar peserta memperjelas artikulasi saat menjawab pertanyaan.

MPR belakangan menyampaikan permintaan maaf soal viral keputusan dewan juri. Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dewan juri dan sistem lomba.

"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Abcandra dalam keterangannya, Selasa (12/5).

(thr/fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]