Miftah Maulana Bahas Tragedi Kemanusiaan di Palestina, Dunia Alami Pergeseran Poros Kekuasaan

Liputan6.com, Jakarta - Tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina, memantik keprihatinan banyak pihak. Perkembangan dari Gaza terus disorot dunia. Miftah Maulana Habiburohman atau Gus Miftah berbagi perspektif soal keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) pada awal 2026.

Board of Peace adalah inisiatif internasional untuk perdamaian sekaligus stabilisasi Gaza. Kabarnya Indonesia siap mengirim 5.000 hingga 8.000 personel TNI ke sana. Dalam catatannya, Miftah Maulana menyebut ini langkah taktis karena posisi Indonesia tak lagi hanya pengamat atau pemberi bantuan logistik jarak jauh, melainkan aktor kunci yang duduk di meja perundingan dan turun langsung di lapangan.

“Indonesia menunjukkan kita bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Salah satu poin krusial yang ditegaskan pemerintah, keikutsertaan ini untuk kemanusiaan dan mendukung kemerdekaan Palestina, bukan normalisasi politik dengan pihak lain,” kata Miftah Maulana.

Fokus Indonesia tetap pada kemerdekaan Palestina dan kemanusiaan. Dengan berada dalam BoP, menurutnya, Indonesia dapat bertindak sebagai “penjaga moral” di lapangan. Kehadiran TNI di Gaza nantinya melalui skema International Stabilization Force (ISF), adalah jaminan fisik bahwa proses perdamaian tidak akan mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina.

“Ini langkah politik praktis demi tujuan idealis. Jadi, bergabungnya Indonesia ke BoP—yang didukung AS dan melibatkan berbagai negara—justru membuktikan fleksibilitas politik bebas aktif,” ujarnya lewat pernyataan tertulis yang diterima Showbiz Liputan6.com, Kamis (19/2/2026).

Dalam pandangan Miftah Maulana, pemerintah tak memihak blok manapun, melainkan fokus pada perdamaian itu sendiri. Keikutsertaan ini bukti Indonesia mampu berdialog dengan semua pihak, termasuk yang berseberangan, demi menghentikan penderitaan rakyat Palestina.

“Dunia sedang mengalami pergeseran poros kekuasaan. Keputusan Presiden untuk masuk ke BoP mencerminkan karakter kepemimpinannya: berani mengambil risiko, tidak kaku pada pakem lama, dan berorientasi pada hasil,” Miftah Maulana berpendapat.

Di sisi lain, bertahun-tahun, Indonesia konsisten mengimbau perdamaian di Palestina. “Krisis Gaza membutuhkan aksi nyata, bukan sekadar diplomasi retoris,” ia menyambung.

Ia percaya, dengan masuk ke dalam sistem, Indonesia memastikan agenda perlindungan warga Palestina tetap jadi prioritas. Miftah Maulana berharap tragedi kemanusiaan di Palestina segera teratasi.

Umi Pipik Wanti-Wanti Umat Muslim soal Bulan Ramadan, Momentum Terbaik Mengejar Surga