Laporan Tahunan AS Ungkap Ketatnya Kontrol China atas Tibet

JAKARTA - Wilayah Otonomi Tibet (TAR) tetap menjadi satu-satunya wilayah di Republik Rakyat China (RRC) yang secara efektif tertutup bagi sebagian besar warga asing non-mainland China, termasuk diplomat, jurnalis, peneliti, dan diaspora Tibet. Demikian laporan tahunan terbaru Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) kepada Kongres.

Dikutip dari laporan berdasarkan Reciprocal Access to Tibet Act 2018 yang dirilis 24 April, Beijing masih memberlakukan pembatasan perjalanan ketat ke Tibet melalui sistem izin tambahan di luar visa China biasa, dengan prosedur yang jauh lebih ketat dibanding wilayah lain di negara tersebut.

Baca Juga: China Bakar Bendera Doa di Tibet, Tuduhan Represi Budaya Menguat

Laporan tersebut menegaskan bahwa pembatasan di TAR tetap paling berat dibanding kawasan lain di China, sementara akses ke wilayah Tibet di luar TAR, meski sedikit lebih longgar, juga disebut penuh hambatan, intimidasi, dan pengawasan ketat.

“Wilayah Otonomi Tibet terus menjadi satu-satunya area di RRC yang mengharuskan warga asing, termasuk diplomat dan pejabat asing, meminta izin resmi sebelum berkunjung,” bunyi laporan tersebut, yang dikutip Tibetan Review, Rabu (29/4/2026).

Sejak 1989, wisatawan internasional diwajibkan memperoleh surat konfirmasi resmi dari pemerintah TAR sebelum memasuki wilayah itu. Sebagian besar izin hanya dapat diproses melalui agen perjalanan resmi yang terdaftar pemerintah China, dengan kewajiban menggunakan pemandu wisata yang ditentukan negara.

Selain itu, otoritas China secara rutin menutup akses ke Tibet selama periode yang dianggap sensitif secara politik, seperti peringatan Pemberontakan Tibet 10 Maret 1959 dan ulang tahun Dalai Lama pada 6 Juli.

Pembatasan Peliputan di Tibet

Departemen Luar Negeri AS juga menyoroti bahwa warga Amerika keturunan Tibet menghadapi pemeriksaan jauh lebih berat dibanding warga AS lainnya. Permohonan visa atau izin perjalanan mereka sering diproses melalui United Front Work Department (UFWD), dengan syarat tambahan seperti wawancara langsung, dokumen naturalisasi, catatan sekolah, hingga surat sponsor keluarga di Tibet.

Bahkan setelah izin diberikan, banyak diaspora Tibet dilaporkan tetap menghadapi interogasi, pengawasan ketat, dan tekanan dari aparat keamanan setempat. Beberapa warga Tibet-Amerika juga mengaku dipaksa memasang aplikasi pengawasan China di perangkat pribadi mereka.