Kemenkraf Soroti Kasus Video Profil Desa Amsal Sitepu

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) memberikan perhatian serius terhadap kasus pengadaan video profil desa di Kabupaten Karo yang melibatkan Amsal Sitepu. Pemerintah menegaskan tetap menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.

Dalam keterangannya di akun X @ekraf_ri, Kemenkraf menyampaikan sikap menghormati jalannya proses hukum di Pengadilan Negeri Medan, sembari tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.

"Kementerian Ekonomi Kreatif mencermati dengan serius terhadap kasus pengadaan video profil desa di Kabupaten Karo yang menimpa saudara Amsal Sitepu," tulisnya, Senin (30/3).

"Kementerian Ekonomi Kreatif menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Medan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah."

Kemenkraf juga menyoroti bahwa pengadaan jasa kreatif memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pengadaan barang pada umumnya, sehingga memerlukan pendekatan penilaian tersendiri.

"Pengadaan jasa kreatif memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan pengadaan barang. Kewajaran penilaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Kreatif harus dilakukan secara objektif dan berbasis pemahaman terhadap industri kreatif."

Sebagai upaya menjaga ekosistem industri kreatif, Kemenkraf membuka ruang dialog bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan.

"Kementerian Ekonomi Kreatif siap memfasilitasi ruang dialog bagi seluruh pegiat ekraf dalam penyelesaian permasalahan ekosistem ekraf melalui pelayanan publik (permintaan informasi dan pengaduan) di kanal ppid.ekraf.go.id."

Selain itu, Kemenkraf tengah menyusun pedoman khusus terkait jasa kreatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi dan komunitas, guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Amsal telah dituntut dua tahun penjara pada 20 Februari lalu. Dalam dakwaan jaksa, Amsal dinilai telah melakukan mark up atau penggelembungan dana usai menetapkan besaran anggaran sebesar Rp30 juta untuk serial profil desa. Dana itu berasal dari anggaran dana desa.

Namun, jumlah itu menurut jaksa tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).

Proyek Amsal dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Hasil audit belakangan menyebut kerugian keuangan negara atas dugaan tindak perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp202.161.980.

Kasus itu saat ini masih dalam proses persidangan, dan akan dilanjutkan dengan agenda putusan yang akan digelar pada 1 April 2026 mendatang.

(isn/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]